Ketika "Narasumber Ahli" Ternyata Bukan Siapa-Siapa: Masalah Kredensial di Opini Media Indonesia

Buka saja salah satu portal berita nasional hari ini — hampir pasti ada artikel opini yang menyebut penulisnya sebagai "pengamat kebijakan publik" atau "analis komunikasi politik." Gelarnya terdengar meyakinkan. Tapi coba cari nama itu di database akademik mana pun, atau lacak rekam jejaknya di lembaga riset yang bisa diverifikasi. Sering kali yang kamu temukan hanya akun LinkedIn dengan foto semi-formal dan deskripsi pekerjaan yang kabur.

Ini bukan tuduhan sembarangan. Ini pola yang cukup konsisten terjadi di media opini Indonesia, dan dampaknya lebih serius dari yang kita sadari.

Mengapa redaksi sering kalah teliti soal penulis opini

Ada alasan struktural kenapa verifikasi identitas penulis opini sering longgar. Pertama, halaman opini di banyak media memang berjalan dengan sumber daya minimal — satu editor opini mengelola puluhan kiriman per minggu. Memverifikasi setiap klaim kredensial butuh waktu yang tidak selalu tersedia. Kedua, ada tekanan untuk mengisi slot konten dengan nama-nama yang "terdengar berwibawa," terutama kalau topiknya sedang panas dan pembaca sedang rakus informasi.

Yang terjadi kemudian adalah ekosistem di mana gelar seperti "pemerhati sosial" atau "aktivis literasi" bisa dicantumkan tanpa standar apapun. Tidak ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat "pemerhati sosial." Tidak ada ujian untuk menjadi "pengamat politik." Frase-frase ini kosong secara institusional, tapi terasa penuh secara retoris — dan itu cukup untuk membuat pembaca mengangguk.

Bedanya dengan praktik di media yang lebih ketat

Beberapa media Indonesia yang lebih mapan — katakanlah Kompas atau Tempo — punya prosedur editorial yang meminta penulis opini menyertakan afiliasi institusional yang bisa dikonfirmasi. Nama lembaga, jabatan, bahkan nomor kontak untuk verifikasi. Tapi ini tidak universal, dan bahkan di media besar pun, pintu masuk untuk penulis "tamu" kadang lebih longgar dari yang dikira.

Di media daerah, situasinya lebih mencolok. Saya pernah membaca kolom opini di sebuah koran provinsi yang mencantumkan penulisnya sebagai "pakar hukum adat Nusantara" — tanpa satu pun nama universitas atau lembaga yang jelas. Komentarnya tentang sengketa tanah ulayat terasa otoritatif, tapi fondasinya tidak bisa diperiksa oleh pembaca manapun.

• Kredensial kabur paling sering muncul di tulisan opini bertema: hukum, ekonomi makro, dan kebijakan kesehatan
• Portal berita agregator dan media hiperlokal paling rentan menerima opini tanpa verifikasi penulis
• Penulis dengan banyak followers media sosial kadang "dianggap" kredibel tanpa pemeriksaan lebih lanjut

Apa yang bisa dilakukan pembaca — dan apa yang seharusnya dilakukan redaksi

Dari sisi pembaca, kebiasaan paling sederhana adalah memisahkan antara "tulisan ini masuk akal" dengan "tulisan ini ditulis oleh orang yang kompeten." Keduanya tidak selalu bersamaan. Argumen yang logis bisa datang dari siapa saja, tapi ketika sebuah opini mengklaim keahlian khusus — data lapangan, metodologi riset, pengalaman praktisi — maka kredensial menjadi relevan untuk diperiksa.

Dari sisi redaksi, solusinya bukan selalu menolak penulis tanpa gelar akademik. Jurnalisme warga dan praktisi lapangan punya tempat yang sah di halaman opini. Tapi ada perbedaan antara mencantumkan "mantan buruh pabrik yang menulis tentang kondisi kerja" dengan "pengamat ketenagakerjaan" yang tidak jelas pengamatnya dari mana. Yang pertama jujur tentang posisinya. Yang kedua meminjam otoritas yang tidak ia miliki.

Kepercayaan pembaca pada media opini Indonesia tidak akan pulih hanya dengan konten yang lebih bagus — tapi juga dengan transparansi tentang siapa yang bicara dan dari mana ia berdiri.