Ketika Opini Berpakaian Fakta: Membaca Selubung "Menurut Data" di Media Digital Indonesia

Ada kalimat yang belakangan ini sering muncul di kolom opini, caption media sosial, hingga tajuk rencana portal berita: "Menurut data yang ada..." atau "Data menunjukkan bahwa..." Kalimat ini terdengar kokoh, ilmiah, tak terbantahkan. Padahal kalau kita berhenti sebentar dan bertanya — data dari mana, dikumpulkan kapan, dengan metodologi apa — jawabannya sering kali kabur, atau bahkan tidak ada sama sekali.

Inilah yang saya sebut opini berpakaian fakta. Bukan hoaks dalam pengertian konvensional, bukan pula kebohongan terang-terangan. Ia lebih licin dari itu: sebuah klaim interpretatif yang dibungkus dengan otoritas angka, lalu disajikan seolah kesimpulannya sudah selesai sebelum pembaca sempat berpikir.

Angka Bukan Cermin Netral

Kesalahpahaman paling umum tentang data adalah bahwa angka itu objektif. Angka memang tidak berbohong — tapi cara memilih angka mana yang ditampilkan, rentang waktu yang dipakai, populasi yang dijadikan sampel, hingga cara membingkai perbandingan, semuanya adalah keputusan manusia yang sarat nilai. Di media digital Indonesia, tekanan kecepatan membuat proses verifikasi berlapis sering dikorbankan. Sebuah artikel bisa terbit hanya berselang dua jam dari siaran pers sebuah lembaga survei, tanpa satu pun catatan tentang siapa yang membiayai survei tersebut.

Contoh konkret yang cukup mudah ditemukan: angka pertumbuhan ekonomi daerah kerap dikutip untuk mendukung narasi keberhasilan kebijakan tertentu, tapi jarang sekali disertai konteks bahwa pertumbuhan itu terpusat di sektor ekstraktif yang dinikmati segelintir aktor, sementara angka kemiskinan absolut di wilayah yang sama justru stagnan. Datanya benar. Kesimpulannya menyesatkan.

Tiga Trik Retoris yang Perlu Diwaspadai

• Kutipan tanpa sumber primer. "Sebuah studi menemukan..." tanpa nama lembaga, tahun, atau tautan. Pembaca diasumsikan percaya begitu saja.
• Persentase tanpa basis absolut. "Meningkat 200 persen" terdengar dramatis, tapi kalau basisnya tiga kasus, kenaikan ke sembilan kasus bukanlah krisis yang perlu kepanikan publik.
• Perbandingan yang tidak sepadan. Membandingkan angka kriminalitas kota besar dengan kabupaten kecil tanpa memperhitungkan kepadatan penduduk adalah manipulasi metodologis yang sering lolos karena pembaca tidak punya waktu untuk mempertanyakannya.

Ketiga trik ini bukan eksklusif milik kelompok politik tertentu. Ia dipakai oleh semua pihak — pemerintah, oposisi, LSM, bahkan lembaga akademik yang sedang berkepentingan menarik perhatian publik. Yang membedakan hanya seberapa rapi pembungkusannya.

Literasi Data Bukan Soal Matematika

Saya sering mendengar anggapan bahwa masyarakat Indonesia "belum siap" membaca data secara kritis karena tingkat pendidikan rata-rata masih rendah. Anggapan ini, ironisnya, juga sebuah klaim yang perlu dikritisi. Petani di Flores yang bisa membaca pola hujan selama puluhan tahun punya kapasitas berpikir kausal yang sangat tajam. Ibu rumah tangga di Makassar yang mengatur anggaran keluarga dengan presisi sambil menghadapi inflasi harian punya intuisi statistik yang tidak kecil.

Yang belum cukup berkembang bukan kapasitas kognitif pembaca, melainkan kebiasaan bertanya: siapa yang diuntungkan oleh kesimpulan ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi efeknya radikal. Kalau setiap kali kita membaca kalimat "data menunjukkan", kita refleks bertanya soal kepentingan di baliknya, maka otoritas palsu yang dibangun di atas angka akan kehilangan tuasnya.

Tugas media bukan hanya menyampaikan data, tapi menunjukkan bagaimana data itu diproduksi, oleh siapa, dan untuk tujuan apa. Selama transparansi metodologis masih dianggap terlalu teknis untuk dimuat di artikel berita, selubung "menurut data" akan terus bekerja dengan nyaman — membentuk opini publik sambil pura-pura hanya melaporkan fakta.