Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa Kepala SD-SMP Kota Parepare menuai sorotan. Pasalnya, kegiatan itu diduga menggunakan dana BOS yang tidal ada dalam perencanaan.0p
Sorotan datang dari DPRD Parepare. Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare Muhammad Yusuf Lapanna heran kepala sekolah jauh-jauh ke Bali adalan Bimtek. Menurutnya, ada beberapa pilihan lokasi untuk bimtek di Sulsel yang tidak mengeluarkan banyak biaya.
“Saya juga sudah sampaikan ke pak kadis, kenapa mesti di Bali?. Kalau bimtek kan banyak yang recomended di Sulsel,” ucapnya.
Legislator Gerindra itu juga sudah mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar tak menggunakan dana BOS untuk bimtek di Bali. Sebab, kata dia, ada hal prioritas yang dapat dialokasikan dalam dana BOS.
“Saya sampaikan pak kadis sebaiknya jangan menggunakan dana BOS untuk berangkat ke Bali. Mungkin masih banyak hal yang perlu dibenahi terkait dana BOS ini di sekolah. Jangan sampai ada yang mesti dibenahi tetapi itu digunakan oleh kepala sekolah,” sebutnya.
Sekadar diketahui, Bimtek terkait Pengadaan Barang dan Jasa itu diikuti 60 lebih kepala sekolah dan pejabat Disdikbud. Bimtek itu berlangsung sejak 30 November sampai 2 Desember 2022 lalu.
Setiap sekolah mengeluarkan biaya Rp5,1 juta pada kegiatan tersebut.
Dalam wawancara dengan media cetak sebelumnya, Kadis Pendidikan menyebut kegiatan itu menggunakan BOS. Namun setelah viral, disoroti dan diperiksa Kejaksaan, Kadis Pendidikan menyebut kegiatan ini menggunakan dana pribadi.
Bukan hanya sorotan dari DPRD, kasus dugaan penyelewengan dana BOS Bimtek Kepsek itu juga tengah didalami Kejaksaan. Seluruh peserta dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
Kasus bimtek Kepsek itu juga diusut Inspektorat. Pejabat Disdikbud sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Dalam waktu dekat, Inspektorat juga segera memanggil seluruh peserta bimtek. (rdi)
Discussion about this post