Connect with us

Politik

KPU Parepare Tetapkan Nasarong PAW DPRD, Golkar Layangkan Gugatan di PTUN

Published

on

Suasana ruang paripurna DPRD Parepare. (Foto: Ardiansyah/tegas.id)

KPU Parepare menetapkan Nasarong sebagai pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD dari Fraksi Golkar. Keputusan itu sudah masuk ke DPRD Parepare.

KPU menetapkan Nasarong sebagai pengganti Almarhum Andi Nurhatina Tipu. Nasarong ditetapkan sebagai PAW sesuai penelitian terhadap Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 109/PL01.7-Kpt/7372/KPU Kot/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Parepare Tahun 2019.

Selanjutnya Keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 116/PL.01.9-Kpt/7372/KPU Kot/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sesuai dua keputusan di atas, Nasarong menjadi suara terbanyak selanjutnya setelah Almarhum Andi Nurhatina dan Mulyadi. Nasarong mengumpulkan suara sebanyak 1053 pada pileg lalu. Sementara suara Hamran Hamdani yang diusul Golkar sebagai calon PAW yakni 905.

“Hanya satu yang di dalam surat, itu sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2019. Kami di KPU hanya menjawab surat DPRD yang meminta nama calon PAW berdasarkan suara terbanyak berikutnya,” kata Komisioner KPU Divisi Teknis Safriani Sudirman, Selasa 8 November 2022.

Ketetapan itu mendapat reaksi dari Golkar Parepare. Partai berlambang beringin itu melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar. Surat gugatan dengan nomor 124/G/2022/PTUN/MKSR, Jumat 4 November lalu.

alterntif text

“Memang beberapa waktu lalu kami terima surat terkait calon PAW yang memenuhi syarat yaitu H Nasarong. Tetapi pada Jumat 4 November 2022 lalu DPD II Golkar Parepare melakukan gugatan terhadap putusan KPU,” kata Ketua Harian Golkar Parepare Kaharuddin Kadir.

Kaharuddin menilai KPU mengabaikan beberapa hal dalam memutuskan PAW. Antara lain, pemberhentian Nasarong dari DPD II Golkar Parepare.

“Kemudian keanggotaan Haji Nasarong itu mereka kesampingkan. Kalau kita lihat di aplikasi memang tidak ada,” tegasnya.

Selain itu, Golkar juga menyurati Walikota dan Gubernur untuk menghentikan sementara proses penetapan PAW. Proses PAW perlu mempertimbangkan hasil putusan dari PTUN.

“Kalau kami DPD II mengganggap itu belum final. Kami sementara melakukan gugatan di PTUN,” pungkas Ketua Komisi II DPRD Parepare itu.

Surat KPU tentang rekomendasi nama PAW sudah diterima DPRD Parepare. Bahkan DPRD sudah melanjutkan proses PAW ke Walikota dan Gubernur.

“”Kami sudah menerima suratnya per tanggal 31 Oktober, malamnya telah saya tandatangani. Kemudian keesokan harinya (1/11) suratnya dikirim ke Gubernur melalui Wali Kota terkait PAW,” jelas Wakil Ketua DPRD Parepare Tasming Hamid

Tasming mengungkapkan proses PAW di DPRD diberi waktu 7 hari setelah menerima surat dari KPU Parepare. Selanjutnya diteruskan ke Walikota dan Gubernur untuk segera ditetapkan.

“Kalaupun nantinya lancar maka langsung ditetapkan, akan tetapi jika ada proses hukum di dalamnya memungkinkan ada tambahan waktu untuk proses PAW ini,” pungkasnya. (rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler