Connect with us

Regional

Dewan Sidak di Dinas Perdagangan, Temukan Kejanggalan Harga Bantuan Pokir

Published

on

DPRD sidak di Dinas Perdagangan Parepare (Foto: Ist)
alterntif text

PAREPARE — DPRD Parepare inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Perdagangan (Disdag), Senin (17/1/2022). Dewan menemukan sejumlah kejanggalan bantuan pokok-pokok pikiran berupa alat industri kecil menengah (IKM).

Empat legislator yang hadir yakni Ketua Fraksi Nasdem Yasser Latief, Asmawati Zainuddin, Suyuti, dan Legislator Gerindra Yusuf Lapanna.

Legislator Gerindra Yusuf Lapanna mengatakan inspeksi itu sebagai tindaklanjut dari aduan masyarakat terkait bantuan pokir. Yusuf membeberkan temuannya. Salah satunya ada item yang harganya tidak sesuai dengan perencanaan.

“Ada yang tidak sesuai spesifikasinya. Merk yang diterima masyarakat ini kualitasnya rendah. Misal tadi mesin ketam, itu perencanaan harganya Rp800 ribu lebih tetapi yang datang itu harganya berkisar R250 ribu saja,” beber dia.

Anggota Komisi II DPRD Parepare itu mengungkapkan masyarakat tidak puas dengan bantuan tersebut. Sebab, kata dia, barang yang mereka terima tidak sesuai permintaannya.

“Yang kami kasih ini betul-betul pelaku usaha di bidangnya. Yang diterima ini, barang murah. Masyarakat tidak yakin bisa bertahan lama. Ada juga mesin jahit yang tidak lengkap. Itu juga dikeluhkan masyarakat. Jadi lebih memilih mengembalikan,” ungkap dia.

“Hasil sidak ini kita akan tindak lanjuti. Kita akan panggil Disdag untuk menjelaskan lebih rinci di Komisi III DPRD. Kami juga menerima laporan, barang ini sudah dibeli sebelum tender selesai,” tambah dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem Yasser Latief menegaskan sidak itu upaya mengingatkan Disdag sebagai pelaksana. YL ingin pengadaan bantuan ini dilakukan sesuai aturannya. Berdasarkan temuannya, pelanggaran pada pengadaan itu sudah terang benderang.

“Kalau memang tidak bisa lagi, maka ini bisa menjadi pintu masuk aparat hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum. Kalau memang mereka tidak mau, apa boleh buat. Kami akan mendorong ke APH,” tegas dia.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan IKM Harlina menjelaskan pihaknya hanya menerima barang dari rekanan. Kata dia, tendernya itu di pengadaan barang dan jasa.

“Kami hanya menerima dari rekanan dan menyalurkan sesuai data. Kalau soal spesifikasi kami itu sudah usulkan. Tapi yang datang seperti ini,” jelasnya.

Harlina juga mengatakan ada lima anggota dewan yang mengembalikan bantuan pokirnya. Kata dia, belum ada aturan yang membolehkan bantuan itu ditukar.

“Kita akan minta pertimbangan inspektorat. Ini barang yang dikembalikan akan jadi barang sedia. Kalau untuk diganti, tidak ada begitu,” ujarnya.

Adapun legislator yang mengembalikan bantuan pokirnya yakni Suyuti (Nasdem), Satriya (PDIP), Yusuf Lapanna (Gerindra), dan Yasser Latief (Nasdem). (adv)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler