Connect with us

Regional

Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Korupsi Hibah Pilkada Majene 2020

Published

on

Mantan Sekum HMI Cabang Polewali Majene Mamuju (Polemaju), Asmawi.
alterntif text
alterntif text

MAJENE — Mantan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Majene Mamuju (Polemaju), Asmawi angkat bicara terkait dugaan korupsi dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene tahun 2020.

Asmawi mengaku miris mendengar kabar dugaan korupsi dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) Majene. Pemilihan sebagai perwujudan nyata demokrasi menjadi rahim yang melahirkan pimpinan daerah maupun perwakilan rakyat.

Semestinya rahim itu harus dijaga dari segala bentuk kecurangan apalagi korupsi. Olehnya ia meminta penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar bertindak profesional dalam penanganan kasus ini.

“Kasus ini harus diusut tuntas, jangan tebang pilih,” tegas Asmawi, Kamis (13/1/2022).

Kata Asmawi, dugaan kecurangan pengelolaan dana hibah terlihat jelas saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majene melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Apalagi tanpa sepengetahuan pemberi hibah sebagaimana yang dibeberkan Kejari Majene beberapa waktu lalu.

Sesuai pasal 14 ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 Tahun 2019, perubahan rincian penggunaan dana harus diberitahukan pada kepala daerah sebagai pemberi hibah. Apabila KPU tidak melakukan itu, maka dapat disebut melanggar aturan.

Tak hanya itu, lanjutnya, yang paling mencengangkan terdapat dugaan penghabisan anggaran saat tahapan Pilkada berakhir. Seperti yang disampaikan penyidik, terdapat pembelanjaan sebesar Rp2 miliar lebih setelah penetapan bupati terpilih.

“Untuk apa lagi menghabiskan anggaran sebesar itu saat tahapan pilkada selesai, ini menjadi indikasi kuat. Mending sisa hibah diserahkan ke kas daerah agar digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat umum,” ucapnya.

Asmawi juga meminta Kejaksaan agar lebih detail lagi memeriksa penggunaan dana hibah tersebut. Banyak potensi penyelewengan yang dapat terjadi.

Seperti kasus dugaan korupsi hibah pilkada di Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi. Dugaan korupsinya berupa perjalanan dinas fiktif dan pengadaan ATK (Alat Tulis dan Kantor).

Menurutnya, Kejari Majene juga perlu mencermati laporan perjalanan dinas dan ATK di KPU Majene. Untuk memastikan tidak terjadi modus yang sama di KPU Tanjbatim.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Majene, Muh Syafa’ membeberikan, dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada di KPU Majene, ditemukan fakta perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Perubahan RKB dilakukan hingga beberapa kali dan diduga tanpa sepengetahuan pemberi hibah yakni Pemda Majene.

“Sementara dalam Permendagri mensyaratkan perubahan terhadap RKB harus dilakukan dengan kesepakatan atau persetujuan dari si pemberi hibah, tapi dalam kenyataannya tidak dilakukan,” ujar Muh Syafa’, Senin (10/1/2022).

Kata Syafa’, kasus ini selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk memperjelas apa, kenapa dan siapa yang melakukan perubahan RKB, serta apa motifnya.

Hasil pemeriksaan didapati fakta, perubahan tersebut dilakukan antara Maret 2021. Saat itu seluruh tahapan pilkada telah selesai.

“Lalu apa urgensinya?, apa tujuannya?. Itu yang menjadi hal yang menarik bagi penyidik untuk lebih memperdalam lagi,” ucapnya.

Fakta lain yang ditemukan, lanjutnya, Januari 2021 dilaporkan sisa dana hibah pilkada sebesar Rp3 miliar lebih. Sementara pada akhir Maret terdapat penyetoran kembali sebesar Rp1 miliar lebih.

“Terjadi pembelanjaan yang menurut kami itu sudah tidak ada tahapan lagi, lalu apa urgensinya dilakukan pembelanjaan?. Masih ada pembelanjaan sekitar Rp2,3 miliar,” terangnya.

Kasi Intel Kejari Majene, Amanat menambahkan, penyidik kini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor. Setelah itu akan dilakukan ekspose kembali untuk menentukan langkah berikutnya.

Ketua KPU Majene, Arsalin Aras enggan berkomentar banyak terkait penyidikan dugaan korupsi dana hibah pilkada. Namun pihaknya menghormati proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Majene.

“Kami berharap kepada semua pihak agar tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam proses ini,” ucap Arsalin saat dikonfirmasi, Selasa (11/1/2022). (*)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler