Connect with us
alterntif text

Regional

Dugaan Korupsi Pilkada Majene Terus Bergulir, Penyidik Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Published

on

Kantor KPU Majene di Jalan Ahmad Yani, Passarang, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Majene, Sulawesi Barat, Januari 2022.
alterntif text

MAJENE — Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene, Sulawesi Barat, tahun 2020 terus bergulir.

Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene itu telah masuk tahap penyidikan sejak Desember 2021.

Penyidik telah memeriksa jajaran KPU Majene hingga penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan. Termasuk Pemkab Majene selaku pemberi hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebesar Rp22,5 miliar.

Bahkan dilakukan penggeledahan di Kantor KPU Majene dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), 20 Desember 2021. Dalam penggeledahan tersebut disita ratusan bundel dokumen.

Kepala Kejari Majene melalui Kasi Pidsus, Muh Syafa’ membeberkan, kasus dugaan korupsi pilkada 2020 berawal dari laporan masyarakat. Setelah ditindaklanjuti, ditemukan fakta tidak adanya laporan pertanggungjawaban (LPj) dana hibah pilkada.

Sementara dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) terkait pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada, penerima hibah wajib menyerahkan LPj pada pemberi hibah, tiga bulan setelah penetapan calon terpilih.

Penetapan calon terpilih pilkada Majene bergulir, 24 Januari 2021. Sehingga LPj harus diserahkan pada April 2021.

“Namun demikian ternyata pihak pemberi hibah yakni BKAD Majene maupun dari sekretariat daerah pun tidak menerima dokumennya,” beber Muh Syafa’ saat ditemui, Senin (10/1/2022).

Saat pendalaman, lanjut Syafa’, ditemukan fakta lain yakni perubahan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dana hibah pilkada. Perubahan RKB dilakukan hingga beberapa kali dan diduga tanpa sepengetahuan pemberi hibah yakni Pemda Majene.

“Sementara dalam Permendagri mensyaratkan perubahan terhadap RKB harus dilakukan dengan kesepakatan atau persetujuan dari si pemberi hibah, tapi dalam kenyataannya tidak dilakukan,” ungkapnya.

Kata Syafa’, kasus ini selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk memperjelas apa, kenapa dan siapa yang melakukan perubahan RKB, serta apa motifnya.

Dijelaskan, hasil pemeriksaan didapati fakta, perubahan tersebut dilakukan antara Maret 2021. Saat itu seluruh tahapan pilkada telah selesai.

“Lalu apa urgensinya?, apa tujuannya?. Itu yang menjadi hal yang menarik bagi penyidik untuk lebih memperdalam lagi,” ucapnya.

Fakta lain yang ditemukan, lanjutnya, Januari 2021 dilaporkan sisa dana hibah pilkada sebesar Rp3 miliar lebih. Sementara pada akhir Maret terdapat penyetoran kembali sebesar Rp1 miliar lebih.

“Terjadi pembelanjaan yang menurut kami itu sudah tidak ada tahapan lagi, lalu apa urgensinya dilakukan pembelanjaan?. Masih ada pembelanjaan sekitar Rp2,3 miliar,” terangnya.

Kasi Intel Kejari Majene, Amanat menambahkan, penyidik kini tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor. Setelah itu akan dilakukan ekspose kembali untuk menentukan langkah berikutnya.

Ketua KPU Majene, Arsalin Aras enggan berkomentar banyak terkait penyidikan dugaan korupsi dana hibah pilkada. Namun pihaknya menghormati proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Majene.

“Kami berharap kepada semua pihak agar tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam proses ini,” ucap Arsalin saat dikonfirmasi, Selasa (11/1/2022). (*)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler