Connect with us
alterntif text

Politik

Kaharuddin Kadir : Ada yang Sengaja Bikin Paripurna Tidak Kourum

Published

on

Kaharuddin Kadir
alterntif text

PAREPARE — Rapat Paripurna DPRD Parepare kembali diwarnai perdebatan. Anggota DPRD memperdebatkan ketidakhadiran Walikota.

Dua anggota DPRD Parepare Yusuf Lapanna dari Gerindra dan Asmawati Fraksi Nasdem keluar ruangan atau walk out, Selasa (11/1/2022)

Saat Ketua DPRD Andi Nurhatina yang hendak membuka rapat paripurna itu, Yusuf Lapanna beberapa kali interupsi. Yusuf menolak paripurna itu dilanjutkan jika Walikota Parepare Taufan Pawe tidak hadir.

“Sudah jelas aturannya. Rapat paripurna persetujuan wajib dihadiri Walikota. Kita harus tegakkan aturan. Marwah DPRD harus dijaga. Kalau paripurna ini ingin dipaksa dilanjutkan saya memilih keluar,” tegasnya lalu meninggalkan ruang paripurna.

Ketua DPRD Andi Nurhatina menjelaskan persoalan ketidakhadiran Walikota dalam paripurna itu sudah dijelaskan dua pakar. Kata dia, sesuai UU nomor 23 tahun 2014 pasal 66 huruf C.

Yang berbunyi; Wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Usai dua legislator keluar, rapat paripurna kembali ditunda karena tak kuorum.

“Ini seperti ada yang sengaja ingin rapat paripurna ini tidak kuorum. Buktinya, sudah hadir tapi keluar lagi,” tegas Legislator Golkar Kaharuddin Kadir.

Namun setelah itu, ada dua legislator hadir terlambat yakni Rudy Najamuddin dan Andi Amir Mahmud yang membuat rapat itu kuorum dan berlangsung hingga tuntas.

Sekedar diketahui, dua legislator yang walk out itu merujuk pada tata tertib DPRD Parepare dan pada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pada PP Nomor 12 Tahun 2018, pasal 93 ayat 4 berbunyi, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri kepala daerah.

Sedangkan, pada tata tertib DPRD Parepare, pasal 116 ayat 4 berbunyi, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh walikota. (rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler