Connect with us
alterntif text

Politik

Berikut Laporan Akhir Tahun Fraksi Nasdem DPRD Parepare

Published

on

alterntif text

Berikut Laporan Akhir Tahun Fraksi Nasdem DPRD Parepare

PAREPARE — Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Parepare menyampaikan laporan akhir tahun 2021. Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat selama tahun 2021.

Berikut laporan akhir tahun tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem Yasser Latief.

LAPORAN AKHIR TAHUN
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PAREPARE
TAHUN 2021
——————————————

Fraksi partai NasDem DPRD kota Parepare, merupakan Etalase partai NasDem sekaligus sebagai perpanjangan tangan partai Nasdem yang bertugas untuk menyuarakan, mengawal dan memperjuangankan  aspirasi masyarakat, serta untuk  menperankan kepentingan politik partai NasDem di lembaga legislatif.

Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2021, fraksi partai NasDem cukup berperan dalam mewarnai dinamika DPRD kota Parepare, meskipun bagi sebagaian Anggota dprd parepare dibuat jengkel, atas sikap perjuangan yang di tampakkan secara transparan,yang  jauh dari sifat pragmatisme dan barterisme serta kepentingan sesaat dengan prinsip politik kemanusiaan,  memperjuangkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Antara pemerintah Daerah kota Parepare, dengan DPRD kota Parepare, keberadaannya sama sama  sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda.
Namun meskipun demikian, fraksi partai NasDem dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, justru menjadikan pemerintah kota Parepare sebagai mitra kritis. Artinya ketika kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat, maka dapat dipastikan Fraksi partai Nasdem yang lebih dahulu mendukung, namun bila kebijakan pemerintah memberatkan rakyat maka sudah pasti anggota fraksi NasDem akan lebih dahulu berteriak dan bahkan kadang tanpa kompromi melakukan perlawanan,  dan bila memang perlu, anggota fraksi partai Nasdem, meninggalkan ruang sidang setelah menyatakan sikap kritisnya.

Berikut beberapa catatan, yang di  anggap penting untuk untuk kami ketengahkan sebagai Laporan Akhir Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1.  Fraksi partai NasDem menolak Laporan Keterangan Pertanggung jawaban ( LKPJ ) Walikota Parepare Tahun 2020.

Alasan penolakan :
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2020 padal 58 ayat 4 tentang TPP dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900 – 4700 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 tentang pemberian gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil maka dengan adanya
Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, adalah Tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja pegawai dan penilaian obyektif lsinnya yang diterima pegawai diluar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai.
TPP inilah yang menjadi salah satu alasan ditolaknya LKPJ Walikota Parepare tahun 2020. karena Walikota Parepare Tidak Mau menganggarkan Tambahan penghasilan pegawai ( TPP ). Dengan alasan tidak cukup anggaran, sementara banyak kegiatan pembangunan fisik  yang anggaranya fantastis tetapi hanya untuk aksesoris kota yang sama sekali tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi partai Nasdem berpendapat bahwa pembangunan aksesoris kota memang diperlukan tetapi ketika Kesejahteraan masyarakat sudah meningkat, sebaiknya anggaran tersebut,  di dedikasikan untuk bantuan sosial dan bantuan modal usaha
bagi masyarakat yang terdampak covid 19 tuntuk peningkatan kesejahteraan nya termasuk bagi masyarakat pegawai negeri sipil melalui TPP.

2. Fraksi partai NasDem Menolak Rancangan Peraturan Daerah kota Parepare, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Perubahan Tahun Anggaran 2021. Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Deerah kota Parepare

Alasan penolakan :

Tambahan penggasilan pegawai ( TPP )  Belum di anggarakan di APBD perubahan tahun anggaran 2021, sementara Total anggaran sudah menyentuh angka teriliun. Lagi-lagi walikota mengatakan belum cukup anggaran, Padahal anggaran pembangunan fisik masih diporsikan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar,  yang kegiatannya Dilaksanakan di penghujungn berakhirnya tahun anggaran bahkan pada tahun anggaran 2021 ini, kegiatan pemberian tunjangan makan minum bagi pegawai negeri sipil justru di hapuskan.
Sikap walikota Parepare yang belum mau memberikan  hak Pegawai negeri sipil melalui pemberian TPP justru membuat para pegawai negeri sipil merasa di bedakan dengan ASN di daerah lain di seluruh Indonesia, karena ternyata hanya Parepare, sebuah kota dengan Jargon Taat Asas, Taat administrasi dan Taat Anggaran yang belum memberikan TPP kepada ASN nya. Lalu Pertanyaannya kemudian,  dimana Taat nya?

3. Fraksi partai Nasdem menolak Rancangan Peraturan Daerah kota Parepare tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) tahun anggaran 2022. Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kota Parepare.

Alasan penolakan :

Seperti pada APBD APBD tahun sebelumnya, fostur APBD tahun anggaran 2022 masih di dominasi oleh kegiatan pembangunan yang belum berpihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak.
Sistem pembangunan masih menggunakan pendekatan top down. Atau atas kepentingan dan kemauan dari atas, fraksi partai Nasdem berpendapat bahwa pembangunan sudah seharusnya menggunakan pendekatan Battom Up. Atau berdasarkan keperluan dan kebutuhan dari bawah melalui aspirasi masyarakat.
Apalah artinya musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrembang )  digelar dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat  kota, dengan menghabiskan anggaran yang cukup banyak,  tetapi hasilnya tidaklah mendapat perhatian sebagaimana seharusnya. Tetap saja yang masuk mendapatkan alokasi anggaran adalah kegiatan yang diinginkan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan.
Disamping itu, fraksi partai NasDem juga tidak menemukan anggaran secara khusus untuk upaya pemulihan ekonomi, bantuan sosial, bantuan modal kerja dan modal usaha dan beberapa stimulus lainnya, kepada masyarakat yang ekonominya madih terpuruk.  Kalaulah memang ada kegiatan bantuan dalam kerangka APBD tahun 2022,  tetapi tidak secara terinci, hal mana menurut fraksi partai Nasdem , justru berpotensi menimbulkan masalah hukum, serta penyalagunaan kewenangan dan kekuasaan.

Tentu saja, fraksi partai NasDem ditahun yang akan datang, tetap akan menjadi Mitra kritis pemerintah daerah. Sahabat sejati, yang menunjukkan kesalahan dengan solusi penyelesaian yang konstruktif dengan tetap saling menghargai, dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Untuk masyarakat Parepare, Fraksi Nasdem ada didepan, akan terus memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat, dengan segala resiko bahkan untuk tidak populer sekalipun.

Dan semoga semua anggota fraksi Nasdem tetap Ber Integritas dan bertahan terhadap semua hal hal yang dapat melemahkan perjuangan restorasi Indonesia.

Terimakasih.
Wassalamu alaikum wr. Wb.

FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KOTA PAREPARE,

       K e t u a,

IR. H. YASSER LATIEF. MM


(adv)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler