Empat Legislator Parepare Walk Out, Paripurna Persetujuan Ranperda Ditunda

PAREPARE — Penetapan ranperda perizinan tertentu DPRD Parepare berlangsung alot. Empat anggota DPRD bahkan memilih keluar ruangan atau walk out.

Empat Legislator itu Yasser Latief dan Asmawati dari Fraksi Nasdem, Kamaluddin Kadir dan Yusuf Lapanna. Sikap walk out empat Legislator itu karena Walikota Parepare Taufan Pawe tidak hadir.

Merujuk ke tata tertib DPRD Parepare dan pada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pada PP Nomor 12 Tahun 2018, pasal 93 ayat 4 berbunyi, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri kepala daerah.

Sedangkan, pada tata tertib DPRD Parepare, pasal 116 ayat 4 berbunyi, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh walikota.

“Kita tidak ingin ranperda yang disusun ini ditetapkan dengan cacat formil. Ini jelas aturannya, di tatib dan PP 12 tahun 2018 yakni Walikota wajib hadir. Nyatanya pak Walikota tidak hadir, jadi kami menolak ikut menetapkan,” tegas YL, Jumat (31/12/2021).

Legislator Gerindra Yusuf Lapanna yang juga memutuskan keluar dari paripurna menambahkan jika langkah yang ia ambil sudah tepat. Sikapnya itu, kata dia, agar tata tertib bisa dijalankan dengan benar.

Anggota Komisi I DPRD Parepare itu menambahkan, memang ada aturan yang membolehkan walikota mendelegasikan tugasnya ke wakil walikota. Namun, sambung dia, tidak semua bisa didelegasikan.

“Seperti paripurna penetapan Perda sekarang ini. Dalam aturan, sangat jelas tertulis jika paripurna ini wajib dihadiri walikota,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Parepare Andi Nurhatina berdalih, tatib beberapa kali diabaikan. Apalagi, kata dia, ranperda ini sudah mendesak. Kepada media, Nurhatina mengungkapkan paripurna penetapan ranperda perizinan tertentu ditunda.

“Bukan dibatalkan, tapi ditunda. Ini masih bisa ditetapkan di tahun depan,” kata dia. (rdi)