Connect with us
alterntif text

Regional

YL Tegaskan Rapat Paripurna DPRD Harus Kuorum, Tatib Tak Boleh Dilanggar

Published

on

alterntif text

PAREPARE — Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief menegaskan rapat paripurna DPRD harus memenuhi unsur kuorum. Terlebih, kata YL, aturan itu sudah disepakati dalam bentuk tata tertib DPRD Parepare.

Merujuk pada tata tertib DPRD Parepare pasal 120 ayat 1 yakni rapat paripurna memenuhi kuorum apabila; (c) dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Sementara, pada 23 November 2021 lalu DPRD Parepare melangsungkan rapat paripurna laporan hasil banggar tanpa memenuhi unsur kuorum. Anggota DPRD yang hadir tidak cukup 14 orang.

Rapat tersebut sempat ditunda karena tidak kuorum. Namun, tetap dilanjutkan setelah rapat diskorsing.

“Jelas di tata tertib rapat paripurna harus kuorum. Kita sesalkan rapat laporan hasil banggar dilaksanakan tidak kuorum. Tidak sampai 14 anggota DPRD yang hadir. Pimpinan DPRD menganggap tidak perlu kourum. Padahal itu rapat ditunda karena menunggu kuorum,” ucap YL, Kamis (25/11/2021).

Sebelumnya, Yasser dan Legislator Gerindra Yusuf Lapanna telah mengadukan dugaan pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan Pimpinan DPRD Kota Parepare, kepada Badan Kehormatan.

Yasser dan Yusuf mendatangi BK, dan diterima Ketua BK Sudirman Tansi, di Gedung DPRD Parepare, Rabu 24 November 2021.

“Pimpinan DPRD diduga melaksanakan paripurna meski tidak qourum, pada Selasa 23 November 2022,” kata YL mengawali laporannya.

YL menganggap hal ini tidak hanya menginjak-injak tatib, tetapi juga mengabaikan hak masyarakat Parepare lewat DPRD untuk mencermati APBD 2022.

YL meminta BK memanggil pimpinan DPRD yang terlibat untuk dimintai klarifikasi. “Ini juga agar aturan yang ada tidak seenaknya dilanggar, bahkan oleh pimpinan DPRD sekalipun,” tegas YL.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Parepare Rahmat Sjamsu Alam mengungkapkan rapat paripurna laporan hasil banggar itu bersifat pengumuman. Menurutnya, rapat tersebut tak perlu kuorum.

“Saya pimpin rapat paripurna laporan hasil banggar. Tidak perlu kuorum. Karena ini bersifat pengumuman, bukan persetujuan atau penetapan,” ujarnya.

Rahmat mengakui sempat menunda rapat tersebut. Alasannya, hal itu wajar dalam tatib. “Dalam aturan tatib maupun di PP 12; apabila rapat paripurna DPRD belum kuorum, maka pimpinan dapat menunda. Diskorsing pertama dan kedua itu 30 menit. Jika masih belum kuorum bisa ditunda paling lama 3 hari,” jelasnya.(rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler