Connect with us
alterntif text

Regional

Polemik Pimpinan DPRD Langgar Aturan, Prof Ilmar : Paripurna Wajib Patuhi Tatib

Published

on

Ketua Fraksi Nasdem Parepare Yasser Latief
alterntif text

PAREPARE, — Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Banggar DPRD Parepare, berpolemik. Pasalnya paripurna tahapan penetapan APBD 2022 itu tetap dilaksanakan dalam kondisi tidak kuorum.

Guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Aminuddin Ilmar saat dimintai pandangan, menjelaskan jika rapat paripurna wajib mematuhi tata tertib.

“Syarat kuorum sudah diatur dalam tata tertib. Jadi, rapat paripurna harus mematuhi tata tertib,” jelasnya, Kamis (25/11/2021).

Berdasarkan tata tertib, syarat kuorum rapat paripurna sudah diatur dalam peraturan DPRD Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, pasal 120 ayat 1. Pada Poin C, berbunyi rapat paripurna memenuhi syarat kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota DPRD.

Yang terjadi pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil banggar terhadap rancangan APBD tahun anggara 2022 pada Selasa (23/11) lalu, tetap dilanjutkan. Meski dalam keadaan tidak memenuhi syarat kuorum.

Alhasil, rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam itu dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Parepare. Sebab, dianggap telah melanggar tata tertib DPRD. Seperti yang dikatakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Parepare, Yasser Latief.

Pada 23 November 2021 lalu DPRD Parepare melangsungkan rapat paripurna laporan hasil banggar tanpa memenuhi unsur kuorum. Anggota DPRD yang hadir tidak cukup 14 orang.

Rapat tersebut sempat ditunda karena tidak kuorum. Namun, tetap dilanjutkan setelah rapat diskorsing.

“Jelas di tata tertib rapat paripurna harus kuorum. Dan sebelumya, pimpinan mengakui itu dengan menskorsing rapat. Lalu kemudian dilanjutkan meski tidak kuorum. Tidak sampai 14 anggota DPRD yang hadir. Pimpinan DPRD tiba-tiba menganggap tidak perlu kourum. Padahal itu rapat ditunda karena menunggu kuorum,” ucap YL, Kamis (25/11/2021).

Sebelumnya, Yasser dan Legislator Gerindra Yusuf Lapanna telah mengadukan dugaan pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan Pimpinan DPRD Kota Parepare, kepada Badan Kehormatan.

Yasser dan Yusuf mendatangi BK, dan diterima Ketua BK Sudirman Tansi, di Gedung DPRD Parepare, Rabu 24 November 2021.

“Pimpinan DPRD diduga melaksanakan paripurna meski tidak qourum, pada Selasa 23 November 2022,” kata YL mengawali laporannya.

YL menganggap hal ini tidak hanya menginjak-injak tatib, tetapi juga mengabaikan hak masyarakat Parepare lewat DPRD untuk mencermati APBD 2022.

YL meminta BK memanggil pimpinan DPRD yang terlibat untuk dimintai klarifikasi. “Ini juga agar aturan yang ada tidak seenaknya dilanggar, bahkan oleh pimpinan DPRD sekalipun,” tegas YL.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Parepare Rahmat Sjamsu Alam mengungkapkan rapat paripurna laporan hasil banggar itu bersifat pengumuman. Menurutnya, rapat tersebut tak perlu kuorum.

“Saya pimpin rapat paripurna laporan hasil banggar. Tidak perlu kuorum. Karena ini bersifat pengumuman, bukan persetujuan atau penetapan,” ujarnya.

Rahmat mengakui sempat menunda rapat tersebut. Alasannya, hal itu wajar dalam tatib. “Dalam aturan tatib maupun di PP 12; apabila rapat paripurna DPRD belum kuorum, maka pimpinan dapat menunda. Diskorsing pertama dan kedua itu 30 menit. Jika masih belum kuorum bisa ditunda paling lama 3 hari,” jelasnya.

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler