Connect with us
alterntif text

Regional

Pemkot Parepare Telat Setor KUA PPAS APBD-P, Fraksi Nasdem Pilih Walk Out

Published

on

alterntif text

*KUA PPAS APBD-P Cuma Dibahas Dua Hari Kerja

PAREPARE — Fraksi Nasdem DPRD Parepare memilih walkout dari rapat paripurna penyerahan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2021. Pasalnya, penyerahan pedoman penyusunan APBD-P itu telat disetor ke DPRD.

Merujuk pada surat edaran Kemendagri tentang perubahan APBD 2021 berbunyi ; rancangan KUA PPAS APBD perubahan diserahkan ke DPRD paling lambat pekan pertama bulan Agustus. Kemudian disepakati paling lambat pekan kedua bulan Agustus.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief menyebut Pemkot tak taat asas. Pasalnya, kata dia, sudah mengabaikan surat edaran Kemendagri tentang petunjuk perubahan APBD 2021. YL juga mengatakan pembahasan KUA PPAS tak bisa dicermati dengan baik

“Saya tidak yakin bisa dibahas dengan cermat dalam waktu yang mepet. Makanya kami menolak KUA PPAS ini. Jangan sampai DPRD hanya dijadikan stempel persetujuan. Kami tidak inginkan itu,” tegasnya.

Yasser juga mengungkapkan alasan lain menolak KUA PPAS APBD perubahan itu. Yakni ditemukannya kenaikan tarif PBB yang signifikan sebelum perda diubah.

“Kami juga tidak melihat dalam rancangan KUA PPAS ini terkait pemulihan ekonomi. Padahal Pemkot sudah mendengung-dengungkan pemulihan ekonomi. Tapi tidak dialokasikan di KUA PPAS,” sesalnya.

“Seharusnya ada dialokasikan anggaran untuk modal usaha dan subsidi pajak bagi pedagang kecil,” ujarnya.

Ketua Bapemperda DPRD Parepare itu juga mengkritisi tidak adanya anggaran vaksinasi Covid-19. Padahal, kata dia, pemkot sudah bicara percepatan ‘herd imunity’.

Tak hanya itu, Fraksi Nasdem juga kecewa dengan tidak ada alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada KUA PPAS APBD perubahan itu.

Selain Fraksi Nasdem, dua legislator Gerindra Yusuf Lapanna dan Kamaluddin Kadir juga dipastikan menolak KUA PPAS APBD-P itu. “Saya dan pak Kamal ikut menolak. Karena KUA PPAS ini sudah terlambat sekali. Kita tidak bisa telaah dengan baik. Ada 32 SKPD dibahas dalam waktu 2-4 hari saja,” tegas Yusuf Lapanna.

Berdasarkan hasil badan musyawarah (Bamus) DPRD. Dijadwalkan pembahasan KUA PPAS APBD-P cuma berlangsung dua hari kerja yakni mulai Kamis 16 September. Kemudian penandatanganan MoU APBD perubahan dijadwal pada Senin 20 September. (rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler