Connect with us
alterntif text

Politik

DPRD vs Bupati Sidrap, Interpelasi Dibarter Pokir?

Published

on

Legislator PPP, Fatahuddin. (Foto : Asri)
alterntif text

SIDRAP — Beredar isu jika wacana interpelasi ke Bupati Sidrap, Dollah Mando yang akan diajukan tiga Fraksi di DPRD Sidrap mau dibarter pokok-pokok pikiran (Pokir).

Isu itu ramai dibicarakan di grup WA kalangan legislatif. Terkait itu, Legislator PPP Sidrap, Fatahuddin mambantah isu yang beredar itu.

Fatahuddin membeberkan sejumlah persoalan yang mendorong tiga fraksi di DPRD Sidrap mewacanakan hak interpelasi.

Salah satunya, kata dia, Pokir DPRD yang tidak diakomodir. Fatahuddin menilai, Pemkab Sidrap seolah mangkir dan tak memberikan penjelasan terkait itu. Padahal, kata dia, Pokir merupakan hak anggota DPRD.

“Ini sebenarnya persoalan sudah menumpuk. Puncaknya itu terkait pembahasan KUA-PPAS. Pemkab Sidrap tidak mengakomodir Pokir DPRD, padahal itu hak kami. Kami butuh penjelasan kenapa tidak diakomodir,” kata Fatahuddin, Kamis (9/9).

Selain Pokir, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sidrap ini menilai, Pemkab terkesan tak memperhatikan pedagang kecil. Terutama pelaku usaha UMKM.

“Saya menganggap, aturan itu kita sepakati adalah dasar kita untuk bekerja. Apa gunanya kita membuat aturan kalau kita melanggar,” kata dia.

Dia mencontohkan, Pemkab Sidrap melanggar Perda toko modern tahun 2014. Dia bilang, jarak antara retail modern dan tradisional seharusnya berjarak minimal 500 meter.

“Kita sudah beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait itu, tapi tidak diindahkan,” ujar dia.

Dia menyayangkan adanya oknum yang membuat isu negatif terkait hak interpelasi itu.

“Kami sayangkan Wacana hak interpelasi DPRD Sidrap diterpa isu miring. Beredar di grup WA, hak interpelasi dibarter dengan Pokir,” ujar dia.

Fatahuddin dengan tegas menampik adanya isu tersebut. Ia menyampaikan hak interpelasi tetap akan dilakukan dan upaya itu masih digalang di DPRD.

“Isu itu ngak benar yah, hak interpelasi kepada bupati tetap jalan, dan rencana hari ini kita serahkan ke pimpinan,” ujar dia.

Maka dari itu, dia menegaskan, tiga fraksi dan beberapa legislator Sidrap tetap konsisten dalam pengusulan hak interpelasi.

Dengan hak interpelasi, kata dia, maka ada ruang dan kesempatan bagi Bupati Sidrap untuk memberi jawaban dan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi.

“Tidak ada niat mau menjatuhkan atau memvonis Pemkab Sidrap dalam hal Bupati Sidrap. Kita hanya mau meluruskan apa yang selama ini kita sepakati di aturan,” tandas dia.

Diketahui, interpelasi ke Bupati Sidrap diinisiasi tiga Fraksi DPRD. Yakni NasDem, Golkar, serta Partai PBB, PPP dan PAN yang tergabung dalam Fraksi Bela Umat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Fraksi yang tidak mengajukan interpelasi yakni para partai pengusung. Seperti Demokrat, Gerindra, PKS. Serta PDI, PKPI dan Perindo yang tergabung dalam Fraksi Sidrap Hebat.

Sebagai informasi, interpelasi dalam legislatif terhadap pelaksanaan diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota. (*)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler