Connect with us
alterntif text

Politik

Boikot Paripurna Demi Perjuangkan Aspirasi Masyarakat, Koalisi Nasdem-Gerindra-PDIP Tuai Pujian

Published

on

Foto: Tribunnews

PAREPARE — Masyarakat Parepare memuji sikap komitmen koalisi tiga partai di DPRD. Yakni Partai Nasdem, Gerindra, dan PDIP.

Koalisi itu mencuat lewat aksinya memboikot rapat paripurna persetujuan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD) 2020, Kamis (8/7/2021).

Pujian masyarakat berdatangan lewat media sosial. Mereka mendukung aksi boikot yang dilakukan delapan legislator. “Kalau memang ada yang tidak benar, kenapa mau terima LPJ-nya. Saya jempol partai yang menolak,” tulis Amiruddin Tino di kolom komentar Facebook.

Sementara itu, salah seorang dengan nama akun Facebook Bustam Husain juga memuji perjuangan koalisi yang komitmen memboikot paripurna itu

“Itu baru wakil rakyat jika ada ‘counter and balance’ dengan eksekutif. Jangan semua jadi yes man!,” ujarnya.

Atas komitmen delapan Legislator itu, Tak sedikit masyarakat yang menghaturkan doa. Salah satunya, Suaib Mansur lewat kolom komentar Facebook.

“Selamat menjalankan amanah rakyat pak. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amiin,” tulisnya.

Adapun 8 anggota DPRD tergabung dalam koalisi itu yakni Yasser Latief, Tasming Hamid, Asmawati, dan Suyuti dari fraksi Nasdem. Selanjutnya Kamaluddin Kadir, Yusuf Lapanna dan Andi Amir Mahmud dari Gerindra. Serta Legislator PDIP Apriyani Djamaluddin.

Sebelumnya Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief mengatakan, aksi boikot itu, kata dia, dipicu ketidakpuasan DPRD terhadap abainya Walikota menganggarkan TPP, tak memprioritaskan bantuan Covid-19 untuk masyarakat, dan hasil musrenbang dan reses DPRD yang kurang diperhatikan.

“Ini merupakan kelalaian Pemkot untuk menyejahterakan warganya. Saat ini hanya Kota Parepare di Sulsel yg belum memberikan TPP. Di sisi lain uang makan minum bagi ASN juga sudah ditiadakan,” beber YL -sapaanya-, Rabu (7/7/2021).

Selain itu, Yasser menilai kinerja Pemkot dalam penanganan Covid-19 sekadar seremonial belaka. Kata dia, tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang ekonomi sulit akibat pembatasan aktivitas.

“Padahal seharusnya masyarakat dibantu dengan kebutuhan pokok berupa sembako, sebagai kompensasi pelarangan beraktivitas. Juga bantuan modal kepada pelaku UMKM,” pinta YL.

Alasan ketiga, sambungnya, pihaknya menyayangkan aspirasi masyarakat dari reses dan musrenbang tak direspons dengan baik. Malahan memprioritaskan pembangunan fisik.

“Hasil musrenbang dan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD kurang diakomodir. Bahkan cenderung diabaikan,” pungkasnya.(rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler