Connect with us
alterntif text

Regional

Sembilan Anggota DPRD Boikot Paripurna LPJ APBD Parepare 2020

Published

on

alterntif text

PAREPARE — Sembilan legislator Parepare memboikot rapat paripurna persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD 2020. Akibatnya, rapat tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan.

Pantauan tegas.id, anggota dewan yang hadir pada rapat tersebut hanya 16 orang. Sementara, untuk rapat paripurna persetujuan wajib dihadiri minimal 17 anggota dewan.

Adapun legislator yang memboikot yakni Yasser Latief, Tasming Hamid, Asmawati, dan Suyuti dari fraksi Nasdem. Selanjutnya Kamaluddin Kadir, Yusuf Lapanna dan Andi Amir Mahmud dari Gerindra. Serta Legislator PDIP Apriyani Djamaluddin dan Sudirman Tansi dari PBB.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief mengatakan koalisinya solid tak hadir paripurna. Aksi boikot itu, kata dia, dipicu ketidakpuasan DPRD terhadap abainya Walikota menganggarkan TPP.

“Ini merupakan kelalaian Pemkot untuk menyejahterakan warganya. Saat ini hanya Kota Parepare di Sulsel yg belum memberikan TPP. Di sisi lain uang makan minum bagi ASN juga sudah ditiadakan,” beber YL -sapaanya-, Rabu (7/7/2021).

Selain itu, Yasser menilai kinerja Pemkot dalam penanganan Covid-19 sekadar seremonial belaka. Kata dia, tidak memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang ekonomi sulit akibat pembatasan aktivitas.

“Padahal seharusnya masyarakat dibantu dengan kebutuhan pokok berupa sembako, sebagai kompensasi pelarangan beraktivitas. Juga bantuan modal kepada pelaku UMKM,” pinta YL.

Alasan ketiga, sambungnya, pihaknya menyayangkan aspirasi masyarakat dari reses dan musrenbang tak direspons dengan baik. Malahan memprioritaskan pembangunan fisik.

“Hasil musrenbang dan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD kurang diakomodir. Bahkan cenderung diabaikan,” paparnya.

Selain itu, Legislator PDIP Apriyani Djamaluddin juga angkat bicara atas aksi boikot itu. Kata dia, aksi boikot itu merupakan pernyataan sikap politiknya. Tidak lain, kata dia, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Kami ingin Pemkot memaksimalkan APBD dengan program yang pro rakyat. Utamanya kami berharap aspirasi masyarakat lewat reses dan Musrenbang menjadi prioritas pada realisasi APBD kedepannya,” ungkap Legislator Dapil Soreang itu.

Aksi boikot itu berbuntut paripurna ditunda hingga besok (8/7/2021). Penundaan itu dapat dilakukan seperti tertuang di tata tertib DPRD Parepare Pasal 120 ayat 3.

Bunyinya; jika penundaan kali kedua itu tidak terpenuhi, maka pimpinan rapat dapat menunda paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan badan musyawarah (Bamus).  (rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler