Connect with us
alterntif text

Regional

Pj Sekkab Majene Dorong Badan Usaha Daftarkan Tenaga Kerjanya di BPJS

Published

on

Pj Sekkab Majene Suyuti Marzuki memimpin rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan di ruang rapatnya, Senin (5/4/2021).

MAJENE — Penjabat Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene, Suyuti Marzuki memimpin rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan di ruang rapatnya, Senin (5/4/2021).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Suyuti Marzuki menegaskan agar perusahaan atau badan usaha memberikan jaminan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerjanya. Hal itu penting mengingat, Pemprov Sulbar kini tidak mengakomodir 70 persen kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Pelaku usaha ini kita dorong menerapkan upah dan menjamin kepesertaanya di BPJS ketenagakerjaan,” ujar Sekkab Majene, Suyuti Marzuki.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Majene, Hamsina menjelaskan, untuk pekerja swasta dengan kepesertaaan BPJS melalui badan usaha hanya tercatat 223 orang. Dari jumlah tersebut, 221 pekerja terdaftar di BPJS PBI daerah. Seharusnya itu menjadi tanggungan dari perusahaan atau pemilik usaha yang menaunginya.

alterntif text

“Salah satu rumah makan dan karaoke di Majene memiliki pekerja 15 orang namun tidak diikutkan dalam BPJS Kesehatan. Ada juga pekerja di toko bangunan di Lingkungan Lembang sebanyak 10 orang, termasuk di Kecamatan Sendana ada perusahaan yang bergerak dibidang ekspor ikan tiung-tuing,” ungkap Hamsinah.

Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Majene, Djazuli Muchtar juga berharap ada penekanan dari Pemprov Sulbar pada badan usaha. Supaya tidak memproses perizinan sebelum tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Apalagi banyak badan usaha yang belum menyelesaikan kewaijibannya. Data yang menunggak disurati, maka izin akan ditinjau,” katanya.

Kepala Cabang BPJS Polman, Hery Zakariyah menyebutkan, pihaknya siap mencoret kepesertaan aktif bagi tenaga kerja yang masih tercover PBI. Ia hanya menunggu surat resmi dari Pemkab Majene sebagai dasar untuk mengeksekusi.

“Pemda Majene berhak melakukan itu, tinggal kami coret, kalau sudah ada nama dari Dinsos melalui persuratan untuk kami non aktifkan,” terangnya. (*)

alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler