Connect with us
alterntif text

Kolom

Esai ; RUU Masyarakat Hukum Adat

Published

on

Foto: Irman genotip

Penulis : Muhammad Bagas Ragil Wicaksono (Mahasiswa FH Unnes)

* Bagaimana Nasib Masyakarat Adat saat Ini?

ESAI — Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan MHA.

Secara das sollen pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan menyejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional.(Thontowi, 2013)
Masyarakat hukum adat dan eksistensinya selalu menjadi topik yang menarik dan sering menimbulkan perdebatan, terutama sekali apabila masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dihadapkan dengan kepentingan negara atau pemerintah.

Dari sekian banyak hak-hak masyarakat hukum adat, hak aras pengelolaan sumber daya alam menjadi topik yang menarik karena sumber daya alam memiliki peran besar dalam rangka mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat mengingat mereka menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di tempat mereka tinggal.(Muazzin, 2014).

Keberadaan KMHA di Indonesia memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi bangsa Indonesia. Peran KMHA diibaratkan sebagai “pelestari” atau “penjaga” nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Nilai nilai luhur mereka sudah menjadi warisan turun-temurun bagi anak hingga cucu mereka agar kelak warisan nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. KMHA beranggapan dirinya merupakan bagian yang terpenting dari lingkungan dan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis memilih istilah KMHA karena pada UUD NRI Tahun 1945 menggunakan kata “kesatuan masyarakat hukum adat”, meskipun keragaman istilah KMHA banyak ditemukan dari berbagai sumber. (Amrina Rosyada, 2018).

KMHA sering mendapat perlakuan atau pandangan yang dikonotasikan sebagai masyarakat yang primitif dan penutup diri dari hasil perkembangan zaman seperti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai dan norma kearifan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia semakin pudar bahkan semakin hilang akibat era perkembangan zaman. Nilai dan norma tersebut seperti kaya budi, tolong-menolong, kerjasama, dan gotong-royong, serta nilai lainnya.

Nasib RUU Masyarakat Hukum Adat saat Ini

Dorongan agar DPR dan pemerintah segera membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat kembali bergulir. Meskipun konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktik belum terpenuhi. Seperti diketahui, status RUU Masyarakat Hukum Adat masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

alterntif text

Pada Prolegnas Prioritas 2019 lalu, RUU Masyarakat Hukum Adat sempat mulai dibahas di Badan Legislasi (Baleg). Namun, masih menyerap masukan dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Sementara, DPD punya usulan yang sama terkait masyarakat adat yakni RUU tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Lantaran usulan DPD tak jauh berbeda, maka yang disetujui masuk Prolegnas adalah RUU Masyarakat Hukum Adat.

Perwujudan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Dengan segala polemik yang ada dalam masyarakat hukum adat, Sebagai contoh diskriminasi tersebut adalah kasus konflik antara MHA suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada yang bergerak di bidang perkebunan sawit sebagaimana dilaporkan oleh Setara Report pada Tahun 2013. Persoalan bermula ketika praktek pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan tersebut menyebabkan ruang hidup Suku Anak Dalam menyempit, hak-hak atas tanah ulayat tidak pernah diakui oleh negara dan perampasan tanah semakin meningkat. Pembangunan kebun sawit mulai massif dilakukan sejak tahun 1990. Setiap perlawanan dari Suku Anak Dalam segera dapat dipadamkan dengan pendekatan milier di era Orde Baru.

Namun pasca reformasi, masyarakat kembali berani menuntut hak-hak tanah adat mereka. Dalam perkembangannya, kekerasan fisik mewarnai konflik berkepanjangan ini. Ironisnya aparat negara yang seharusnya bersikap netral dan mengutamakan kepentingan umum masyarakat justru memihak pihak perusahaan asing tersebut.

Gatranews memberitakan seorang warga Suku Anak Dalam, Puji bin Tayat, meninggal dunia dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan pengeroyokan oleh oknum militer dan petugas keamanan PT Asiatic Persada. Kemudian dalam berita yang diterbitkan oleh Berdikari Online dikabarkan terjadi pengambilan paksa dan penculikan terhadap saudara Titus oleh oknum milier dan peugas keamanan PT Asiatic Persada dimana korban terluka parah karena pengeroyokan. Realitas timpang antara das sollen dan das sein terkait pengakuan dan penghormamtan MHA dan hak-hak tradisional cukup nyata.

Padahal Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa MHA dan Hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada, berkesesuaian dengan kehidupan modern dan tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh undang-undang. Namun tentu saja Pasal-pasal yang lahir setelah amandemen mustahil dirumuskan tanpa kepentingan politis tertentu., oleh karena itu perlu adanya:

Undang-Undang (UU) Masyarakat adat penting untuk segera disahkan
Masyarakat dilibatkan dalam segala bentuk pembuatan Undang-Undang
Menciptakan Undang-Undang yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat adat.

Bagaimanapun RUU Masyarakat Hukum Adat perlu pengawalan dari seluruh individu demi terwujudnya masyarakat adat yang aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA
Amrina Rosyada. (2018). PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. Kanin Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 3.
Muazzin. (2014). Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum Internasional. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 1.
Thontowi, J. (2013). PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN TANTANGANNYA DALAM HUKUM INDONESIA. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler