Connect with us
alterntif text

Kolom

Opini : PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Published

on

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Fitrinela Patonangi

Penulis : Fitrinela Patonangi, Anggota Bawaslu Sulawesi Barat

Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diatur di dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yang menyatakan bahwa Perkara PHP penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Terhadap kewenangan tersebut, pada Pilkada Tahun 2020, dimana Mahakamh Konstitusi menerima 136 permohonan PHP yang terbagi atas 7 Permohonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 115 permohonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 14 permohonan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud tersebut, salah satu permohonan yang telah diputus oleh MK terhadap PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantaan Selatan. MK dalam putusannya menyatakan “memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin).

Dalam mekanisme Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan MK, pada dasarnya telah diatur di dalam ketentuan organik KPU yang diatur dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, sebagaimana dirubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa:

Pasal 69 (1) dalam pelaksanaan PSU pasca putusan MK, KPU  Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

Pasal 69 (2), Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang menetapkan jadwal: a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan PSU di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di PPK; b. penyampaian formulir Model C Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang  bersangkutan; c. pendistribusian surat suara dan perlengkapan PSU dan penghitungan suara di TPS, formulir rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh; d. pelaksanaan hari PSU; e. pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh; dan f. penyampaian laporan pelaksanaan PSU kepada MK dan KPU.

Pasal 69 (3) dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan PSU, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. Mahkamah Konstitusi; c. Bawaslu Provinsi; dan/atau; d. Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 69 (4) dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan PSU, KPU/KIP  Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada: a. KPU; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Mahkamah Konstitusi; d. Bawaslu Provinsi; dan/atau; e. Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 69 (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, dilampiri dengan putusan MK yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PSU di TPS.

Pasal 70 ayat (1) PSU di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur; ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan  kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU; ayat (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan saksi kepada pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan PSU pasca putusan MK di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; ayat (4) KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum PSU di TPS.

alterntif text

Pasal 71 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan MK, tidak dilakukan kampanye. Pasal 72 ayat (1) Formulir Model C.Hasil-KWK yang digunakan dalam PSU pasca putusan MK dimasukkan ke dalam kotak suara; ayat (2) pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan tulisan ”Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.

Ketentuan teknis terkait PSU pasca Putusan MK sebagaimana diatur di dalam Peraturan KPU tersebut secara pokok bahwa KPU dalam hal ini tetap menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Daerah berdasarkan penyusunan dan penetapan Keputusan KPU Provinsi tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Dengan tetap memerhatikan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan MK, yang dimana berdasarkan keputusan MK memberikan batasan waktu pelaksaan PSU adalah 60 hari sejak putusan dibacakan.

Terhadap 60 hari sebagaimana dimaksud tersebut, pelaksanaan pemungutan suara tidak dilakukan kampanye. Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan pemilihan dalam hal ini diharapkan dapat bekerja maksimal dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud tersebut dengan tetap melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas pengawasan sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilakukan berdasarkan Putusan MK.

Terhadap kedudukan Pengawas AdHoc yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa yang pada pokoknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah menetapkan sebelumnya bahwa dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama. Penyelenggaraan pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai, dimana pada penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan tahapan yang diatur di dalam Peraturan KPU bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai setelah Penetapan Calon Terpilih.

Selain itu, terhadap keadaan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan pada PSU pasca Putusan MK, dimana Bawaslu pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ketentuan tersebut merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur dugaan pelanggaran selama tahapan penyelenggaran Pemilihan berlangsung termasuk dugaan pelanggaran pemilihan pada PSU pasca Putusan MK.

Hal tersebut seiring dengan kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dimana fungsi dan tugas Sentra Gakkumdu yang dimana jika terjadi dugaan tindak pidana pemilihan yang pada dasarnya diatur di dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pada pada pasal 15 yang mengatur terkait Jangka Waktu menyatakan bahwa Jangka waktu Gakkumdu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan yaitu pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Terhadap beberapa ketentuan pelaksanaan teknis penyelenggaraan PSU pasca Putusan MK serta Pengawasan Bawaslu tersebut diatas, pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan peraturan teknis penyelenggaraan maupun peraturan teknis pengawasan selama tahapan penyelenggaraan berlangsung termasuk di dalamnya PSU pasca Putusan MK.

Hal ini memberi penegasan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan PSU pasca Putusan MK selain diharapkan berjalan secara demokratis, jujur dan adil dan tetap diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler