Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Kontraktor ‘Akui’ Ada Fee, Penegak Hukum Tunggu Apa Lagi ?

Published

on

Foto: Rakyat Maluku

PAREPARE — Pilihan sulit penyedia jasa konstruksi, yakni terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atau tidak ada proyek yang di-posting salah satu kontraktor di WAG Parepare Silaturahmi, seharusnya bisa jadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk mengusut kasus dugaan fee di pelbagai daerah.

Hal ini disampaikan pegiat antikorupsi Rusdi Juraij. “Keterangan-keterangan kontraktor itu seyogyanya menjadi pintu masuk pihak penegak hukum melakukan penyelidikan Tipikor soal fee proyek. Nah tunggu apa lagi? ,” bebernya, Kamis (4/3/2021).

Rusdi prihatin dengan kontraktor yang merasa menjadi korban dari dua pilihan sulit itu. Menurutnya, perlu ada penjelasan ke publik agar dugaan penyimpangan ini terungkap.

“Seharusnya ada penjelasan mengapa sampai tersisa dua pilihan sulit itu (OTT atau tidak ada kerjaan). Para kontraktor seolah dipaksa untuk melakukan korupsi, ini kan fatal. Sistem yang dilalui itu pasti sistem yang buruk,” ujarnya.

Pegiat Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) itu menyayangkan adanya sistem yang berpotensi menjadi wadah korupsi. Apalagi, sambungnya, sudah dianggap rahasia umum. Olehnya itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas sistem proyek.

alterntif text

“Indikasi apa lagi yang dicari?. Pengakuan kontraktor tersebut sudah jadi dorongan kuat untuk mengusut dugaan fee yang terjadi di daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, Kontraktor Parepare Idham Nusu di perbincangan WhatsApp Grup ‘Parepare Silaturahmi’ menulis sebagai berikut;

Terlepas dari penilaian hukum, dari Lubuk Hati yg paling mendalam, saya memberi Apresiasi kepada Penyedia yg terjaring OTT, bagiku Anda² pejuang Kesejahteraan Karyawan dan Keluarga. Kita PENYEDIA hanyalah KORBAN dari suatu sistem tampaknya terjadi Pembiaran, pada PRAKTEKNYA kita tak banyak pilihan : OTT atau TAK ADA KERJAAN….tergelincir hanya resiko kecil dibanding resiko lain-lainya dilapangan….#berusahatidakmunafik# dan #berharapmerubahkeadaan#…ternyata benar, kita adalah Badan Usaha berbasis RESIKO.

Tulisan ini ia copy paste dari grup Facebook Pengadaan Barang dan Jasa.

Dugaan fee proyek kembali mencuat dibahas di pelbagai daerah, pasca Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di-OTT oleh KPK. Nurdin yang kini ditahan, diduga menerima fee atas sejumlah proyek di Sulsel. KPK terus mengusut kasus ini, termasuk hubungannya dengan sejumlah proyek di kabupaten kota di Sulsel. (rdi)

 

(berita ini telah dikoreksi berdasarkan hak jawab narasumber)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler