Connect with us
alterntif text

Kolom

Opini ; Kotak Pandora Ekonomi Digital

Published

on

Foto: medium.com
alterntif text

Penulis : Riko Naldi (Pemerhati UMKM)

OPINI — Ditempatkannya Jeff Bezos pendiri Amazon sebagai orang terkaya di muka bumi oleh Forbes semakin meneguhkan legitimasi kekuatan ekonomi digital dalam kancah perdagangan dunia.

Dalam kurun waktu kurang dari 27 tahun sejak didirikan di tahun 1994, Perusahaan Amazon telah menjelma menjadi the big five of the most valuable company in the world di tahun 2020 oleh website statista.com.

Dengan hanya menjual jasa dibidang teknologi digital seperti cloud computing, e-comerce, artificial intelligence, consumer electronics, distribusi digital dan self-driving cars, amazon telah menjadi salah satu branding yang memiliki nilai jual tertinggi di pasar saham dunia.

Salah satu cabang bisnis yang paling menguntungkan dari amazon adalah e-commerce dan digital distribution. Sebagai retailer online terbesar di dunia, amazon menyediakan platform bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produk-produknya ke seluruh dunia. Dengan menyediakan jasa shipping atau ekspedisi, kentungan yang diraup oleh amazon semakin berlipatganda.

Harga yang sangat kompetitif menjadi strategi utama dari amazon untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis seperti e-bay dan alibaba. Namun keuntungan super jumbo yang diraih oleh amazon ini tidak diiringi dengan keuntungan yang signifikan oleh perusahaan-perusahaan supplier yang menjadi mitra dari amazon.

Kondisi ini digambarkan sebagai model bisnis predator oleh Robert Weissman, President of The Consumer Advocacy Group Public Citizen di Amerika Serikat. Lewat democracynow.org, Robert Weissman menggambarkan bahwa amazon telah menjalankan strategi predatory pricing, sebagaimana yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement di Kalimantan Selatan dimana perusahaan ini telah menjual semennya lebih murah dibandingkan harga pesaingnya dengan tujuan menguasai pasar (Katadata, 18 Januari 2021).

Sehingga saat seluruh pesaingnya telah habis, maka perusahaan tersebut dapat mendikte harga pasar sesuai dengan keinginannya. Dalam jangka pendek memang predatory pricing menguntungkan bagi konsumen, namun dalam jangka panjang akan terjadi monopoli pasar dimana perusahaan yang melakukan praktik monopoli tersebut akan semena-mena menentukan harga sehingga akan merugikan para konsumen.

Dalam praktek ekonomi digital yang tengah melanda dunia ini, perusahaan-perusahaan kecil penyuplai barang akan sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan e-commerce seperti amazon, alibaba atau secara nasional seperti tokopedia, bukalapak dan lain-lain.

Perusahaan-perusahaan supplier tersebut tidak akan bisa bersaing jika tidak menggunakan platform digital tersebut sebagai etalase dari barang-barang yang diproduksinya. Di satu sisi memang pemasaran barang lewat platform tersebut akan memudahkan perusahaan supplier untuk memperluas segmentasi pasarnya.

Namun di sisi lain, tingkat harga yang sangat rendah sangat menyulitkan perusahaan untuk meningkatkan keuntungannya. Sehingga perusahaan yang mampu bertahan adalah perusahaan-perusahaan besar yang mampu menekan biaya produksi dengan cara memproduksi lebih banyak barang sehingga biaya per satuan barang yang diproduksi bisa ditekan.

Sementara perusahan-perusahaan kecil yang notabene adalah UMKM akan susah berkembang karena harga yang sangat kompetitif mengakibatkan biaya per satuan barang lebih besar dari keuntungan yang dihasilkan dari penjualan barang tersebut.

Pada periode Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ini, sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas utama dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM diharapkan mampu bertransformasi dari model konvensional ke model digital.

Salah satu upaya utama adalah bagaimana UMKM tersebut bisa menggunakan layanan digital dalam proses pemasaran produk-produknya. Namun Model Bisnis Predator yang mengiringi perkembangan ekonomi digital yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce seperti amazon tersebut merupakan tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Sehingga UMKM-UMKM yang ada masih bisa berkembang dan menjalankan usahanya dimana omzet yang dihasilkan masih bisa menopang keberlangsungan dan perkembangan usahanya.

Pemerintah lewat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus mampu mendeteksi praktek-praktek model bisnis predator ini. Secara peraturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah jelas-jelas menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Hal ini menjadi payung hukum utama bagi KPPU untuk mengawasi dan menjaga agar persaingan usaha tetap berjalan secara sehat untuk seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Undang-undang ini juga menjadi salah satu pelindung bagi UMKM untuk mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dalam mengembangkan usaha nya secara fair dan berkelanjutan.

Di sisi lain perlu upaya lebih maksimal dari KPPU untuk lebih pro aktif dalam melakukan pemantauan terhadap jenis-jenis usaha yang memiliki potensi terjadinya praktek model bisnis predator, tidak hanya pada jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas seperti semen, namun juga pada barang-barang konsumsi seperti industri makanan, minuman, pakaian dan barang kebutuhan dasar lainnya. (*)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler