Inmendagri Tak Atur Parepare, YL Sebut Pembatasan Jam Malam Berlebihan

PAREPARE — Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief menyebut pembatasan jam malam untuk aktivitas usaha itu berlebihan. Apalagi, instruksi Mendagri tidak menyebut Parepare secara khusus.

“Apa rujukan sehingga ada pembatasan jam malam yang merugikan pedagang kecil?. Padahal Parepare tidak termasuk daerah khusus pada instruksi Mendagri terkait PPKM. Yang diatur cuma Jawa dan Bali,” tegas YL -sapaannya-, saat reses di Hotel Bukit Kenari, Minggu (21/2).

YL mengucapkan warga masih mengeluhkan pembatasan jam malam. Sebab, kata dia, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terlebih yang memilih menjadi pedagang atau UMKM.

“Kami di Fraksi Nasdem DPRD Parepare sedari dulu sudah menolak pembatasan jam malam itu. Apalagi aturan itu dikeluarkan tanpa kajian komprehensif. Juga tidak melibatkan DPRD dan pelaku usaha,” jelas Ketua Apersi Sulsel itu, Minggu (21/2/2021).

YL menyebutkan banyaknya penolakan jam malam bukti pemerintah tak peduli dengan warga. Apalagi, kata dia, belum ada bantuan yang disalurkan ke pelaku usaha.

“Buntutnya ekonomi warga anjlok. Ekonomi yang harusnya berputar di sini (Parepare), malah lari ke daerah tetangga,” sesalnya.

Tak hanya pedagang, aturan juga merugikan pengusaha elekton dan pemusik. YL bakal mengawal aspirasi itu sampai tuntas. “Ini mata pencaharian warga. Tidak boleh asal melarang. Seharusnya yang diperhatikan yaitu pengetatan protokol kesehatan,” tegasnya Ketua Apersi Sulsel itu.

Pembatasan jam malam itu justru menimbulkan riak-riak di masyarakat. Warga dan pelaku UMKM sudah tiga kali menggelar demo menolak pembatasan jam malam.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah Parepare Iwan Asaad mengatakan tuntutan UMKM akan dikaji bersama tim satgas Covid-19. Iwan mengatakan dirinya tak bisa memberi keputusan. (rdi)