Connect with us
alterntif text

Regional

Presiden Akui Pembatasan Tidak Efektif, YL Desak Pemkot Parepare Longgarkan Aturan

Published

on

alterntif text

PAREPARE — Fraksi Nasdem DPRD Parepare mendesak Pemkot Parepare melonggarkan aktivitas ekonomi. Lantaran kebijakan itu dinilai merugikan pedagang kecil.

“Pembatasan aktivitas ekonomi ini jelas merugikan pedagang kecil. Fraksi Nasdem meminta agar ini segera dilonggarkan,” tegas Ketua Fraksi Nasdem Yasser Latief, Senin (1/2/2021).

Desakan itu didasari dengan pelbagai pertimbangan Fraksi Nasdem. Antara lain, pembatasan tidak melalui kajian yang komperehensif. Pelaku usaha kecil menengah tidak dilibatkan dalam menyusun kebijakan itu.

“Pembatasan aktivitas ekonomi mengabaikan dampak yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan usaha, tenaga kerja, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Serta tidak ada kompensasi atas pembatasan UMKM,” beber YL -sapaanya-.

YL khawatir, pembatasan itu memicu kegaduhan masyarakat. Jangan sampai, sambung dia, pembatasan itu memunculkan terjadinya tindak kejahatan akibat tidak adanya perputaran ekonomi.

“Fraksi Nasdem menyadari pentingnya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Namun pemerintah juga jangan abai terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di sektor ekonomi,” tandasnya.

Salah seorang pedagang kuliner Parepare, Ical mengaku omzetnya anjlok. Ia meminta jam malam dihapus. Sebab, usahanya itu bergeliat pada malam hari. “Kalau jam malam dilanjutkan, kami bisa gulung tikar. Usaha bisa mati,” keluh dia.

Tuntutan pelaku usaha ditanggapi Sekda Parepare Iwan Asaad. Pihaknya segera membahas kembali menjelang masa surat edaran berakhir.

“Dipahami bahwa ini dikeluarkan karena kondisi terkini penyebaran covid diparepare. Dan bila ada tuntutan dari pelaku UMKM, maka akan dilakukan pembahasan bersama terhadap SE bersama Forkopimda selanjutnya,” kilah dia.

Diketahui, pembatasan aktivitas ekonomi itu sudah diperpanjang tiga kali. Pembatasan itu mulai berlaku 24 Desember 2020 lalu. Terbaru, pedagang dilarang beraktivitas di atas pukul 20.00 Wita hingga 8 Februari mendatang.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 tidak efektif dinilai tidak efektif. Penilaian ini muncul langsung dari Presiden Jokowi

“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (31/1). (rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler