Connect with us
alterntif text

Regional

Turun Tinjau Proyek, YL dkk Temukan Hal Mengejutkan Ini

Published

on

alterntif text

PAREPARE — Pembangunan di Parepare anggaran tahun 2020 tidak tuntas. Ada 11 yang ditemukan terlambat. Gagal selesai tepat waktu. Hal itu menjadi atensi Komisi III DPRD Parepare.

Proyek itu tersebar di empat SKPD. Yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ada dua. Disperkimtan ada empat titik betonisasi. Dinas PUPR ada empat proyek. Proyek Museum Habibie yang merupakan gawaian Disdikbud juga terlambat.

Lantas apa penyebabnya?. Komisi III DPRD mengunjungi proyek tersebut. Dewan mempertanyakan hal tersebut ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief menyesalkan adanya proyek terlambat. Parahnya, kata dia, ada proyek depan kantor Walikota. Ini menjadi bukti pemerintah tidak taat anggaran.

“Kita temukan banyak proyek yang baru dikerjakan akhir tahun. Padahal itu dianggarkan di APBD Pokok 2021. Belum lagi ada sudah dibayar 90 persen tapi pekerjaannya masih 70 persen. Ini jelas tidak taat anggaran,” sesal YL -sapaannya-.

YL mengingatkan, agar proyek tahun 2021 ditender lebih cepat. Jangan proyek APBD pokok ditender pada anggaran perubahan. Jika itu terulang, proyek bisa telat lagi.

“Ini juga sekaligus menguji apakah tiga taat yang disampaikan Walikota dilaksanakan dengan baik oleh jajarannya. Tapi ternyata belum,” sentil dia.

Yasser juga meminta agar Pemkot memberi sanksi tegas kepada rekanan. Juga sanksi kepada jajarannya yang lalai

Beragam alasan dari PPK proyek. Itu ia beberkan setelah dicecar pertanyaan oleh dewan. Alasannya, mulai karena cuaca hingga waktu mepet.

“Itu diakibatkan faktor cuaca. Ada juga karena faktor lokasi. Medannya harus mendaki. Waktu pekerjaan juga mepet. Poyek terlambat kena denda. Kita belum hitung dendanya,” jelasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperkimtan Andi Hasbullah.

Di DLH Parepare, ada dua proyek yang terlambat. Yakni pembangunan taman dan pagar Kebun Raya Jompie. Pagar Jompie sudah rampung, tapi tetap kena denda karena melewati jangka waktu kontrak.

“Proyek taman saat akhir tahun progresnya sudah 70 persen. Sekarang masih berlanjut. Tetap kita denda. Satu per seribu dari nilai kontrak setiap harinya. Nilai kontrak taman itu sekira Rp400 juta,” ungkap PPK DLH Andi Abdillah.

Semua proyek yang terlambat sesuai kontrak akan dikenakan denda. Nilainya, satu per seribu dari nilai kontrak. Selanjutnya, proyek tetap berjalan hingga tuntas. (rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler