Kamaluddin Kadir Ulas Peran Legislatif Lestarikan Cagar Budaya Parepare

PAREPARE — Ketua Komisi II DPRD Parepare Kamaluddin Kadir menjadi pembicara di acara forum group discussion Disdikbud, Selasa (1/12/2020). Ia mengulas peran legislatif dalam pelestarian cagar budaya.

Dalam pemaparannya, ia menjelaskan cagar budaya di Parepare sudah memiliki produk hukum. Yakni perda nomor 11 tahun 2015 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Menurutnya, semua pihak berperan menjaga kelestarian cagar budaya Parepare. Dari pemerintah, masyarakat, dan tentunya juga legislatif.

“Peran legislatif yakni membuat produk hukum untuk melindungi cagar budaya. Dan itu sudah ada. Juga mengalokasikan anggaran dan menentukan pendapatan asli daerah (PAD) cagar budaya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kamaluddin juga menjelaskan dampak ekonomi dari cagar budaya. Salah satunya menciptakan lapangan kerja bagi pengelola cagar budaya.

“Cagar budaya ini bisa membiayai dirinya sendiri sehingga meringankan beban APBD. Adanya cagar budaya juga dapat menumbuhkan perekonomian di daerah sekitar. Seperti perdagangan, penginapan dan usaha kuliner masyarakat,” papar dia.

Sementara, Kabid Kebudayaan Disdikbud Parepare Mustadirham mengatakan cagar budaya perlu diperkuat dari legislatif. Terlebih merupakan perwakilan unsur masyarakat.

“Kita berharap legislatif bisa memberikan perhatian. Terkhusus regulasi. Kita juga berharap mungkin ada porsi alokasi anggaran lebih spesifik untuk penguatan cagar budaya,” harap dia.

Mantan Ketua KNPI Parepare itu juga mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji cagar budaya baru. Dirinya menyebutkan ada lima yang akan diusul untuk ditetapkan menjadi cagar budaya Parepare.

Acara FGD penguatan cagar budaya itu dihadiri budayawan Parepare. Juga pemerhati budaya, puluhan pelajar dan mahasiswa. (rdi)