Connect with us
alterntif text

Regional

Komitmen Cegah Korupsi, Pemkab Enrekang Tembus 4 Besar Peringkat MCP KPK

Published

on

Bupati Enrekang Muslimin Bando (Foto: Villa Bambapuang)

ENREKANG — Pemerintah Kabupaten Enrekang sukses menembus peringkat keempat, pada capaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Meski demikian, Bupati Enrekang Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd., berharap capaian tersebut terus ditingkatkan. Hal itu ia sampaikan disela Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, yang digelar KPK RI secara daring, Kamis 26 November 2020. Monev itu diikuti oleh seluruh Pemkab, Pemkot dan Pemprov Sulsel.

Pemkab Enrekang meraih nilai 68,70. Nilai ini bahkan tertinggi di kawasan Ajatappareng, serta mengalahkan daerah tetangga seperti Toraja dan Toraja Utara. Enrekang hanya berada dibawah Soppeng, Sinjai dan Bone yang masing-masing berhasil meraih peringkat 1-3. Sementara Pemprov Sulsel berada di peringkat 10 dengan nilai 62,95.

“Apa yang diraih ini patut disyukuri, apalagi ditengah situasi pandemi yang berdampak pada sejumlah sektor. Meski begitu, kita tentu bertekad meningkatkan kinerja utamanya pada 8 area intervensi MCP ini,” kata MB.

alterntif text

Nilai yang diraih Pemkab Enrekang, kata MB, masih dapat meningkat mengingat masih ada sejumlah aksi dan data dukung yang dimasukkan pada November dan Desember.

MB menambahkan, capaian MCP daerah merupakan salahsatu indikator komitmen dalam pencegahan korupsi. Sehingga, ia meminta seluruh OPD bekerja secara profesional dan akuntabel, sehingga dapat menyiapkan data yang diminta oleh sistem ini.

8 area intervensi yang dimaksud yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

“MCP ini adalah tolok ukur keseriusan kita mencegah korupsi karena terdapat pelbagai indikator dan sub-indikator yang harus dipenuhi. Ini yang wajib jadi perhatian seluruh OPD,” tegas MB.

Rapat koordinasi diisi paparan materi Kasatgas Wilayah VIII KPK, Dian Patria, dan PIC Sulsel, Friesmon Wongso. Acara yang dimoderatori Roro Wide S, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. (humas)

alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler