Connect with us
alterntif text

Kolom

Opini; Peran Milenial Sebagai Relawan Pengawas Pilkada 2020

Published

on

gambar: pasardana
alterntif text

Penulis : Muhammad Bagas Ragil Wicaksono (Mahasiswa FH Unnes)

Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Tidak hanya menjadi ancaman di sektor kesehatan namun juga di berbagai lini sektor kehidupan umat manusia di dunia dan khususnya Indonesia.

Dampak dari krisis pandemi COVID-19 ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dikarenakan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan untuk bertahan hidup melawan pandemi. Hal ini menjadi tanggungjawab dan tugas baru bagi para pemimpin-pemimpin dan pemangku kebijakan dalam upaya memulihkan dampak sosial ekonomi.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di berbagai daerah di Indonesia akan menjadi ajang untuk menentukan pemimpin di setiap tingkatan daerah atau kabupaten/kota tercatat sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Peran milenial sebagai partisipan dalam berjalannya demokrasi yang baik melalui demokrasi dengan cara sebagai relawan pengawas. Peran penting pengawas dalam hal ini agar dapat memantau jalannya Pilkada yang LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan JurDil (Jujur dan adil) sehingga berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Di sini, peran milenial akan menjadi catatan penting dalam keterlibatan penyelenggaraan Pilkada, momentum Pilkada tahun 2020 dapat menjadi momen untuk menyatukan semangat milenial terhadap jalannya demokrasi yang baik. Langkah-langkah milenial harus tersistematis dengan baik dan harapannya dapat belajar aktif di dunia kepemiluan dan demokrasi.

Praktek Politik Demokratis dalam Pilkada
Prinsip-prinsip praktek politik demokratis dapat dimulai dari kehidupan politik di bagian paling terbawah. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan formal paling kecil tersebut. Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni; 1) kompetisi, 2) partisipasi, dan 3) kebebasan politik dan sipil.(Sørensen and Torfing 2003). Salah satu indikator demokrasi yang baik adalah jalannya Pemilu, Pemilu dilaksanakan untuk menuju kedaulatan rakyat. Sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu Negara selama jangka waktu tertentu.

Menurut Austin Ranney, pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Penyelenggaraan secara periodik (regular election),
• Pilihan yang bermakna (meaningful choices),
• Kebebasan untuk mengusulkan calon (freedom to put forth candidate),
• Hak pilih umum bagi kaum dewasa (universal adult suffrage),
• Kesetaraan bobot suara (equal weighting votes),
• Kebebasan untuk memilih (free registration oh choice),
• Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (accurate counting of choices and reporting of results).

Dalam poin-poin diatas diharapkan dapat terpenuhi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2020
Penyakit Politik Uang dalam Pilkada

Praktik politik uang diduga masih terjadi, bahkan meningkat pada Pilkada 2020. Apalagi pilkada digelar di saat pandemi covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan penyebaran. Di era demokrasi seperti ini, praktik politik uang tentu sesuatu yang meresahkan. Selain, karena tidak sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi, juga karena menguatnya suara publik menentang politik uang. Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.Ada dua jenis politik uang. Pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Dalam praktiknya politik uang sering terjadi dikalangan masyarakat, sehingga praktik kecurangan tersebut sudah menjadi hal yang wajar dan dimaklumi oleh banyak kalangan. Itu merupakan suatu penyakit yang sebisa mungkin harus disembuhkan.

Milenial Sebagai Aktor Gerakan Anti Politik Uang
Diskursus soal gerakan sosial, tidak ada definisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala sosial. Giddens (1993: 642) mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga yang mapan. Senada dengan definisi tersebut, Sydney Tarrow (1998: 4) mendefinisikan gerakan sosial adalah tanyangan kolektif yang didasarkan pada tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang. Dalam hal ini milenial dapat dijadikan sebagai aktor gerakan anti politik uang di daerah mereka masing-masing, dalam hal ini agar terjadinya politik yang sehat dan dapat menjadi percontohan di kemudian hari.

Peran milenial menjadi titik sentral di kehidupan masyarakat, ia menjadikan diri sebagai aktor gerakan sosial yang memberi edukasi pendidikan politik kepada masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan tersebut. Meskipun pada praktik akan sulit dilakukan, namun setidaknya memberikan dampak kecil kepada masyarakat secara umum dan kepada keluarga secara khusus. (*)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler