Connect with us
alterntif text

Regional

Walikota Parepare Tak Kabulkan Tuntutan Mahasiswa Tolak UU Omnibus Law

Published

on

PAREPARE — Mahasiswa mendesak Walikota Parepare Taufan Pawe menolak Undang-undang Omnibus Law. Hanya saja, tuntutannya itu tak dikabulkan. Taufan Pawe tak bersikap.

“Saya tidak dalam posisi itu. Saya tidak boleh mengatakan menolak (UU Omnibus Law) atau bagaimana. Tapi saya sejalan dengan pikiran yang mau melihat masalah ini baik,” ujar Taufan usai Audiensi di Kantor Walikota, Jumat (23/10/2020).

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Apeksi itu menyinggung soal kekhawatiran Kepala Daerah soal UU Omnibus Law. Ia menyebutkan, ada asumsi regulasi itu mengebiri kebijakan daerah.

alterntif text

“Semangat undang-undang ini memangkas birokrasi. Pertanyaan beberapa kepala daerah, jangan sampai pemangkasan birokrasi justru daerah diperkecil kewenangannya,” papar TP -sapaanya-.

Mahasiswa kecewa. Pemerintah daerah belum mengkaji UU itu. Belum lagi, Walikota tak ikut menolak UU Omnibus Law. Mahasiswa menilai UU itu berpengaruh kepada pekerja dan pemerintah daerah.

“Semestinya pemerintah daerah sudah punya sikap tersendiri. Menolak atau menerima UU tersebut,” imbuh salah seorang mahasiswa Candra.

Pantauan tegas.id, diskusi tampak berjalan alot. Walikota dan mahasiswa adu argumentasi. Mahasiswa tak puas diskusi. Masih mau berargumen, Walikota sudah tutup sesi diskusi. (rdi)

alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler