Connect with us
alterntif text

Kolom

Opini; Menelisik Kualitas Belajar Siswa pada Masa BDR

Published

on

Belajar Online (gambar: Republika)

Penulis : Andi Markadafi (Departemen Akademik Kreasi Study Club FEB UMI Periode 2019/2020)

SEMENJAK Pandemi covid 19 melanda dunia, seluruh aspek merasakan akibatnya terutama dari sektor pendidikan adanya kebijakan sosial distancing memaksa  tenaga  pelajar  dan juga pelajar melakukan aktivitas pendidikan formal (tatap muka) menjadi pendidikan via online.

Berangkat dari kebijakan mentri pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) Nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus serta surat edaran Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat corona virus Disease (covid-19) dan juga Surat edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran covid-19 .

sebagaimana rugulasi yang telah di keluarkan  kementrian pendidikan dan kebudayaan (kemedikbud)  yang menegaskan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan tetap berlangsung artinya PJJ di tahun ajaran baru masih fokus pada pembelajaran daring atau via internet.

Sistem pendidikan online pun tidak mudah seperti pendidikan tatap muka . Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Kita mendengar keluhan banyak orang tua dan pelajar yang kesulitan, baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel ,laptop maupun pulsa untuk koneksi internet dan juga akses jaringan yang terkendala tidak semua wilayah terakses jaringan yang bagus terutama di pelosok desa-desa yang jauh dari pusat perkotaan.

Mendikbud kemudian memberlakukan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler. Dalam permendikbud baru itu, diatur ketentuan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19.

kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan soal adanya dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)  untuk sekolah digunakan dalam membantu memberikan fasilitas pembelajaran namun nyatanya di lapangan, banyak guru-guru mengaku hal tersebut tak banyak dijalankan kepala sekolah.  sampai saat ini masih banyak sekolah sekolah yang tidak memberikan fasilitas baik itu berupa kuota internet dan perangkat perangkat yang di butuhkan dalam proses pembelajaran via online.

para pelajar juga merasa tak ada perbaikan yang signifikan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) tahun ajaran baru. Kendala yang mereka dapati pada tahun ajaran ini tak jauh berbeda dari PJJ tahun ajaran lalu.Keluhan yang kerap dihadapi masih seputar keterbatasan akses jaringan, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.

Di sisi lain masih ada tenaga pengajar yang belum tahu mengunakan standarisasi aplikasi yang di gunakan dalam proses belajar-mengajar via daring akibatnya  mata pelajaran tidak tersampaikan  kepada anak didik sehingga asessment guru atau dosen  terhadap pelajar jadi terkesan  asal asalan bagaimana para pelajar bisa paham dengan materi pelajaran jika hal tersebut tidak di ajarkan.

Pelajar yang berada dalam lingkup luar jaringan (luring) di sebabkan daerah mereka yang tidak terjangkau jaringan juga sulit  mengikuti pembelajaran secara online untuk bisa mendapatkan koneksi internet pelajar rela mencari jaringan dengan menghalalkan segala cara yang bisa membahayakan diri mereka sendiri seperti mendaki gunung .kemudian yang memberatkan pelajar yaitu kuota internet yang di butuhkan untuk proses pembelajaran terbatas yang harus di tanggung sendiri . lain halnya mereka yang tinggal di perkotaan dan akses jaringan yang bagus tidak ada problem meskipun mereka juga sebagian terkendala kuota internet.

Menurut data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G. Di mana 9.113 desa/kelurahan di antaranya merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Dari keseluruhan wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi jaringan 2G. Artinya ada 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi.

Dilingkup universitas sendiri mahasiswa (i) baik dari PTN maupun PTS di hadapkan dengan pembayaran UKT atau Bpp diera pandemi covid-19 tentu berdampak pula pada sektor perekonomian terutama dari finansial orang tua mahasiswa yang memberatkan mahasiswa untuk membayar biaya kuliah mereka. belum lagi subsidi kuota yang harus ditanggung sendiri dari sini timbul daya kritis mahasiswa dengan menuntut apa yang menjadi haknya sebagai mahasiswa dan adapun tuntutan mahasiswa yang krusial adalah pembayaran UKT atau BPP di masa perkuliahan via online yang harus tetap dibayar karna pihak kampus tidak memberikan keringanan ,hanya ada sebagian kampus yang memberikan hal tersebut apa lagi selama perkuliahan online ini berjalan seluruh fasilitas kampus tidak terpakai.

Mahasiswa adalah estafet penerus  generasi selanjutnya maka dari itu kampus mesti berempati terhadap kondisi perekonomian mahasiswa yang telah  dilanda dilema antara cuti atau lanjut kuliah sebab ekonomi yang tidak mendukung akibat covid-19.

Wahai pemimpin yang di beri amanah oleh rakyat itu sendiri lihatlah kaum bawah jangan menguniversalkan sesuatu dari sudut Pandang jakarta saja begitu banyak kaum  yang dari daerah pelosok membutuhkan perhatian khusus untuk bisa melanjutkan jenjang  pendidiknya dengan cita-cita ingin membahagiakan orang tua mereka serta membangun bangsa dari kesesatan politik yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi .

Oleh karna itu, solusi praktis dari saya ada tiga. Pertama, pelajar yang tidak mempunyai fasilitas instrumen atau alat untuk belajar agar diberikan oleh pihak sekolah menggunakan dana BOS. Kedua, pelajar dari daerah yang  terkendala akses jaringan segera di beri pedoman khusus  tata cara pembelajaran  luar jaringan  (luring) sehingga tidak memberatkan. Terakhir, mahasiswa diberi keringanan untuk membayar UKT atau BPP minimal setengah dari biasanya sebab fasilitas kampus tidak terpakai dan diberikan subsidi kouta gratis selama sistem perkuliahan online berjalan. ***

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler