Connect with us
alterntif text

Kolom

Opini; Belajar Anti Korupsi dari Founding Fathers

Published

on

gambar: https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/
alterntif text

Penulis: Marjono (Penulis Freelance)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, sepanjang 2019 terbanyak dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Secara umum, aktor yang paling banyak melakukan korupsi yakni ASN dan swasta.  (Media Indonesia, 19/2/2020)

Berdasarkan catatan ICW, dari 580 orang tersangka yang ditetapkan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, 231 orang merupakan ASN. Menyusul aktor dari pihak swasta dengan jumlah 149 orang, Kepala Desa 45 orang, Direktur Umum/Staf BUMN 26 orang, Aparatur desa 19 orang, dan Kepala Sekolah 16 orang.

Pemerintah perlu mempertegas saksi bagi pidana korupsi yang melibatkan ASN karena setiap tahun abdi negara tersebut mendominasi tersangka kasus korupsi di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat kode etik ASN dan mempertegas sanksi bagi pidana korupsi yang melibatkan ASN mengingat setiap tahun, jumlah tersangka korupsi terbanyak berasal dari ASN.

Selain itu, perlu memperkuat pengawasan internal di badan-badan permerintah untuk mencegah praktik korupsi. Sementara itu, modus korupsi dengan penyalahgunaan wewenang menempati urutan pertama yang menyebabkan kerugian negara. Dari 30 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenangan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp6,3 triliun.

Rentang tahun 2019, penegak hukum berhasil menindak kasus korupsi sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 580 orang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp8,4 triliun. Suap menjadi modus yang paling dominan dilakukan oleh para tersangka korupsi.

ICW mencatat selama 2019 ada 95 kasus korupsi di lingkungan Pemkab, dengan total kerugian negara sebesar Rp6,1 triliun. Korupsi Pemkab juga melibatkan uang suap dengan jumlah total Rp42,8 miliar, uang pungutan liar Rp2,1 miliar, dan pencucian uang Rp62 miliar (kbr.id, 19/2/2020). Hingga hari ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah memecat 3.240 aparatur sipil negara (ASN). Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) itu diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara (semarangbisnis, 3/7/2019).

Di tengah pandemi dan melihat korupsi belum juga berhenti di tangan-tangan ASN ini, Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diminta untuk tidak sembarang memberikan jabatan kepada para aparatur sipil negara (ASN).  Apalagi jika ASN terpapar tiga hal berikut, yakni radikalisme, narkoba, serta korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo (Tribunnews, 26/6/2020).

Dia minta kepada Kepala BKN seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk tidak menempatkan jabatan bagi ASN yang terpapar radikalisme. “Memberhentikan tidak hormat bagi pengguna dan pengedar narkoba termasuk harus bisa direhabilitasi serta (ASN terkait) masalah-masalah korupsi,” kata dia.

Ketiga problema di atas harus dicermati dengan seksama di lingkungan ASN. Sebab, kata dia, ASN mempunyai posisi strategis sebagai poros pembangunan dan penggerak birokrasi. Mereka harus berfungsi sebagai pemersatu bangsa sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

alterntif text

Praktik kelam korupsi, kita coba buka kembali lembaran sebelum Indonesia merdeka pun sudah terjadi praktik korupsi. Sejak masa Mataram Kuno, Majapahit dan Mataram Islam praktik kotor ini sudah berlangsung.

Maka kemudian, RA Joyodiningrat (Bupati Karanganyar 1832-1864) pernah menulis naskah pertama tentang isu korupsi di Jawa. Begini penggalannya : “Agar perkara selesai, segalanya tergantung kehendak Raden Adipati Danurejo IV : barang siapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa uang atau barang atau khususnya perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang.”

Nasi Kecap dan Sepatu Bally

Contoh lain, yakni praktik VOC di Indonesia yang hancur gara-gara pejabatnya suka korupsi. Melihat potret muram ini, sastrawan tak tinggal diam menyoroti praktik korupsi lewat tulisannya, seperti Pramoedya Ananta Toer  dalam karyanya, “Korupsi,” dan Mochtar Lubis (Senja di Jakarta).

Jika praktik korupsi masih terjadi di tubuh ASN, bukan tak mungkin kepercayaan publik pun semakin memerosotkan jajaran ASN pada kelompok hina dina. Pepatah menyebutkan, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Ini yang harus perhatian besar ASN, memulihkan kepercayaan masyarakat,. Terpenting, menggaet kembali bagaimana rakyat merasa memiliki-handarbeni (sense of belonging) terhadap barisan ASN yang bersih dan melayani : cepat, mudah dan murah.

Suka tak suka, noktah hitam korupsi yang digelar ASN jelas-jelas akan membangun image rakyat dan apriori dengan ASN. Namun, kita acung jempol institusi yang terus mengedukasi ASN-nya dalam mencegah parktik korupsi, Edukasi pun sesungguhnya sudah digelar oleh pimpinan/institusi, seperti LHKPN, Pakta Integritas, sekolah ke KPK maupun workshop integritas, pendidikan anti korupsi, Duta Integritas, gerakan nasional revolusi mental, dll.

Nah, sekarang pendulum itu berayun. ASN yang dihuni aktor-aktor korup cepat atau lambat pasti bakal digulung oleh penegak hukum, karena mereka sudah menciderai harapan rakyat. When clean is clean. Mari kita keroyokan, guyub mewujudkan ASN yang zero korupsi, gratifikasi dan pungli.

Sekurangnya, ASN atau siapapun bisa belajar dari contoh riil gerakan antikorupsi yang telah dilakukan oleh founding fathers kita: Soekarno-Hatta. Suatu masa, Bung Karno masih di Istana Merdeka, terpaksa harus mengurungkan keinginannya untuk sekadar makan pisang goreng dan nasi kecap  karena sama sekali tidak punya uang. Bahkan, beberapa kali bapak proklamator itu harus pinjam uang kepada ajudannya untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saking prihatinnya, di akhir tahun 1969, dia harus muter-muter mencari pinjaman untuk menikahkan putrinya.

Tidak jauh beda, Bung Hatta sampai akhir hayatnya masih saja menyimpan brosur sepatu merek Bally. Ya, hanya bisa menyimpan brosurnya, karena sepanjang hidup Bung Hatta tidak bisa mewujudkan mimpinya untuk membeli sepatu itu. Bahkan karena kehati-hatiannya terhadap uang negara, Bung Hatta tidak mau menggunakan secarik kertas dari kantor untuk keperluan pribadinya. *

 

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler