Connect with us
alterntif text

Regional

Kelebihan Gaji PNS Parepare Jadi Temuan BPK, Harus Kembalikan ke Kas Daerah

Published

on

Kepala BKD Parepare Jamaluddin Achmad (Foto: Ardiansyah/tegas.id)
alterntif text

PAREPARE — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan kelebihan pembayaran gaji PNS di Parepare. Kelebihan gaji itu menimbulkan kerugian sebesar Rp 7,5 juta.

Surat BPK yang diterima Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare itu bertuliskan beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut;

“Menginstruksikan pembuat daftar gaji di masing-masing OPD untuk memperhatikan data kepegawaian terbaru pada saat menyusun daftar gaji,” tulisnya.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare Jamaluddin Achmad. Ia mengatakan kelebihan gaji itu ada di dua SKPD yakni Inspektorat dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Betul, ada temuan BPK terkait kelebihan gaji PNS. Ada dua PNS. Kelebihan gajinya itu Rp7,5 juta. Itu harus dikembalikan ke kas daerah,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/6/2020).

Jamaluddin membeberkan kelebihan gaji itu disebabkan kesalahan perhitungan bendahara gaji di SKPD. Kata dia, dua temuan itu karena masa kerja PNS dan penyesuaian pangkat.

alterntif text

“Ada kelebihan masa kerjanya. Yang seharusnya 10 tahun tapi digaji 12 tahun. Ada juga karena penyesuaian pangkat. Saat di Inspektorat, pangkatnya 3B lalu dipindahkan ke dinas lain jadi pangkatnya turun 3A. Tapi masih menerima gaji pangkat 3B,” urai dia.

Terpisah, Sekertaris BKPSDMD Parepare Adriani Idrus mengatakan kelebihan gaji PNS sudah dikembalikan secara bertahap. Kata dia, pengembalian itu melalui potongan taspen dan menyicil.

“Sudah dikembalikan. Dipotong dari Taspen-nya. Ada juga kami beri kebijakan untuk menyicil pengembalian kelebihan gajinya,” ujar dia.

Berdasarkan rekomendasi BPK, pihak BKPSDMD akan merekonsiliasi gaji seluruh PNS lingkup Pemkot Parepare. Kedepannya, kata dia kenaikan gaji PNS secara berkala akan dipusatkan di BKPSDMD.

“Kami akan merekonsiliasi gaji 3000 lebih PNS Parepare. Tentunya dengan didampingi verifikator dari BKD. Kami akan menyandingkan gaji di BKD dengan data Simpek BKPSDMD. Ini upaya untuk menormalkan kenaikan gaji,” ucap dia.

Adriani mengungkapkan hasil rekonsiliasi gaji PNS. Kata dia, banyak kasus serupa yaitu kelebihan gaji. Ia menegaskan kalau ada kelebihan gaji harus dikembalikan ke kas daerah. Kalau ada yang gajinya kurang akan dirapel pembayarannya. (rdi)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler