Connect with us
alterntif text

Politik

Demokrat Sidrap Beberkan Fakta soal Politisasi Ditengah Pandemi

Published

on

Nasdem Sidrap menyerahkan bantuan APD di RS Arnum Rappang, beberapa waktu lalu. (Foto: Partainasdem.id)

SIDRAP — Pandemi Covid-19 telah menjadi musuh bersama semua pihak. Seluruh stakeholder di Kabupaten Sidrap, baik itu Pemda, Polri, TNI, masyarakat, dan pihak lainnya sedang bahu membahu bekerja keras menghadapi bencana kemanusiaan ini.

Namun sayang sekali, masih ada kelompok yang menyertakan kepentingan politik dalam perjuangan melawan covid-19. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat Sidrap Achmad Jafar.

AJ -sapaannya- mementahkan pernyataan Syaharuddin Alrif di beberapa media daring, yang menyebut Pemkab Sidrap menolak bantuan rapid test dari Nasdem. Bahkan, Syahar membawa-bawa nama partai Demokrat dan Gerindra.

“Kami mengharapkan, perjuangan kita semua menghadapi pandemi ini jangan di-politisasi. Pernyataan Syahar yang menyebut bupati menolak bantuan justru menafikan fakta-fakta yang ada,” tegas AJ.

Direktur The Nene Mallomo Institute ini mengingatkan Syahar, beberapa waktu lalu Nasdem menyerahkan bantuan berupa APD, masing-masing dari Nasdem Sidrap dan anggota DPR RI Rusdi Masse.

“Gugus Tugas tentu sangat berterima kasih. Bahkan pak bupati turut mengapresiasi bantuan itu. Lantas politisnya dimana? Kan justru tudingan itu berbalik ke saudara Syahar,” jelas Sekretaris MD Kahmi ini.

alterntif text

Sehingga, anggapan Syahar yang menuding bupati menolak bantuan Nasdem, justru dianggap mempolitisir bencana kemanusiaan. Pasalnya, sebagaimana diketahui Nasdem bukan partai pendukung DoaMu lantaran kalah pada Pilkada lalu.

“Tudingan itu tidak layak dan tidak etis disampaikan oleh Syahar. Apalagi beliau ini level pimpinan partai dan pimpinan DPRD. Seharusnya paham SOP. Pada masa-masa sulit seperti ini, masa bantuan mau ditolak? kita semua harus bersatu dan mengesampingkan pencitraan dan kepentingan politis. Jika mau bertarung lagi, tunggulah sampai 2023,” kritik AJ.

Sebelumnya, Sekda Sidrap Sudirman Bungi telah menegaskan bahwa Pemda tidak pernah menolak bantuan dari pihak manapun. Asalkan dilaksanakan sesuai SOP yang ada. Dalam hal ini, bantuan apalagi berupa alat rapid tes harus diserahkan kepada Gugus Tugas. Perlu diketahui, Gugus Tugas ini bukan hanya Pemda, tetapi juga unsur forkopimda lainnya.

“Yang berwenang melakukan rapid test adalah Gugus Tugas. Mereka yang punya data siapa saja yang harus di-rapid. Sehingga harus terkoordinir sesuai SOP yang ada,” jelas Sudirman.

Penanganan pandemi ini di Sidrap, justru dianggap sudah cukup baik oleh pelbagai kalangan. Bahkan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah sendiri melontarkan pujian untuk Gugus Tugas Covid-19 di Sidrap, atas kinerja mereka meminimalisir penyebaran virus ini. (*)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler