Connect with us
alterntif text

Politik

Pilkada di Masa Pandemi, Anggota Bawaslu RI Ratna Khawatir Politik Uang Makin Terbuka

Published

on

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo

SULBAR — Efektivitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 jadi tema besar diskusi dalam jaringan (Daring) oleh Bawaslu Sulbar.

Diskusi daring ini menghadirkan sejumlah narasumber. Yakni Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Anggota KPU RI Dewa Wiarsa Raka Sandi, akademisi Andi Luhur Prianto dan praktisi hukum sekaligus penulis, Irvan Mawardi.

Dalam pemaparannya,  Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, tiap pemilihan harus mencapai kualitas yang diharapkan. Itu dapat diukur dengan dua indikator yakni kualitas proses dan kualitas hasil.

Prosesnya harus dipastikan tetap berada di koridor hukum dan taat pada asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Hasilnya harus pula dipastikan bahwa kepala daerah yang terpilih itu betul-betul dikehendaki rakyat.

“Pertanyaannya apakah dalam situasi seperti ini efektif kita melaksanakan pemilihan dengan berdasarkan pada aturan dan capaian,” ujar Ratna, Jumat (15/5/2020).

Pada masa pandemi, kata Ratna, dikhawatirkan pemilih akan semakin permisif atau bersifat terbuka terhadap politik uang. Mengingat situasi ekonomi yang tengah terpuruk dan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

“Ini tentu dikhawatirkan akan semakin meningkat angka politik uang,” terangnya.

Ditambah lagi sanksi politik uang yang diatur dalam pasal 187 a ayat 2, UU 10 Tahun 2016. Bukan hanya pemberi, tapi penerima juga dapat dijatuhi sanksi pidana. Itu dinilai akan mengurangi minat masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran money politic.

Menurutnya, dikhawatirkan pula banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Seperti politisasi bantuan sosial untuk kepentingan kontestasi.

Apalagi diprediksi 230 dari 270 daerah yang akan berpilkada akan diikuti calon petahana. Itu tentu ada peluang untuk menggunakan kewenangan atau kekuasaan memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kontestasi.

Sampai hari ini kasus semacam itu belum bisa ditindaklanjuti. Sebab ketentuan pasal 71 ayat 3 UU 10/2016 terdapat syarat keadaan yang harus terpenuhi. Yakni tindakan kepala daerah harus bisa dibuktikan menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Permasalahannya, hingga kini pasangan calon belum ada kepastian. Lantaran KPU belum mengeluarkan PKPU tahapan yang baru.

“Ini akan menimbulkan kegamangan bagi kita semua,” ujar Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah periode 2012-2017 ini.

alterntif text

Persoalan lain, bagaimana efektivitas pelaksanaan sejumlah tahapan di masa pandemi. Misalnya tahap verifikasi pencalonan, pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Kata Ratna, Perppu 2/2020 tidak mengatur perubahan atau norma baru dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Makanya masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016.

Verifikasi misalnya yang harus dilakukan secara sensus. Kampanye yang juga dilakukan dengan model konvensional sekalipun di buka ruang kampanye melalui media sosial.

“Pertanyaanya efektif tidak ini kampanye?,” katanya.

Hemat Ratna, kampanye merupakan media untuk menghubungkan dua kepentingan yakni pemilih dan yang akan dipilih atau calon.

Calon memanfaatkan kampanye untuk mempengaruhi pemilihan melalui pemaparan visi misi dan program. Pemilih juga harus diberikan ruang mendapatkan informasi itu secara komplit dan komprehensif sehingga bisa menentukan pilihannya.

Jika dalam kampanye dibatasi pertemuan secara fisik atau Physical Distancing, apalagi dalam penerapan PSBB. Tentu sulit diwujudkan kampanye yang demokratis.

Belum lagi pungut hitung secara konvensional. Pemilih harus mendatangi TPS, tentu akan terjadi kerumunan.

Persoalan lain yakni sarana dan prasarana penunjang. Masa pandemi ini banyak digunakan media dalam jaringan (daring) sebagai sarana penunjang. Namun apakah hal itu efektif dilakukan, misalnya dalam peningkatan kapasitas jajaran.

“Kemarin Ketua KPU mengatakan akan melakukan coklit secara daring. Apakah ini bisa menjamin perlindungan hak pilih warga negara,” ucapnya.

Anggaran juga kini banyak disoal di beberapa daerah. Sebab APBN hingga APBD difokuskan untuk penanganan pandemi. Sementara diproyeksi akan ada tambahan kebutuhan anggaran untuk perlindungan diri, terutama untuk penyelenggaraan.

“Tentu kita tidak ingin mengulang sejarah buruk Pemilihan 2019, banyak penyelenggara adhock meninggal karena kelelahan. Ini jangan sampai juga banyak yang meninggal karena terjangkit Covid-19,” ujar Ratna.

Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam Pilkada juga harus menjadi perhatian. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan diharapkan menjadi bagian penting dalam menyelamatkan proses pemilihan.

Tidak ada yang menginginkan pemilihan di masa pandemi ini melahirkan pemimpin yang tidak amanah. Lantaran lahir dari sebuah proses yang curang, penuh politik uang, intimidasi, diwarnai mahar politik dan banyak penggunaan fasilitas negara.

“Nah partisipasi masyarakat menjadi kunci, mengawasi dan melaporkan,” pungkasnya. (*)

alterntif text
alterntif text
alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler