Connect with us
alterntif text

Nasional

Mendikbud Ingin Gaji Guru Honorer Setara UMK/UMP

Published

on

(foto: Pikiran Rakyat)
JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan dua skema pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honor. Pertama, gaji untuk guru honorer SD dan SMP setara upah minimum kabupaten/kota (UMK), sedangkan untuk guru honorer SMA/SMK senilai upah minimum provinsi (UMP). Kedua, semua guru honorer gajinya disamakan dengan gaji guru PNS tahun pertama.

Muhadjir mengatakan, usual tersebut sudah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait. Ia berharap, skema penggajian tersebut bisa diterapkan awal 2020. Untuk diketahui, gaji guru honorer saat ini masih beragam. Mulai dari Rp 150.000 per bulan, yang dananya disisihkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hingga Rp 1,3 juta per bulan sesuai kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

“(Jika usulan disetujui) gaji diambil dari DAU (dana alokasi umum). Pembayaran gaji guru honorer diupayakan tidak lagi menggunakan dana BOS mulai 2020. Sumber anggaran untuk membayar gaji guru honorer akan sama dengan sumber gaji untuk guru PNS,” kata Muhadjir di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.

Ia menilai, dengan menggunakan dua skema tersebut, upah untuk guru honorer jauh lebih layak dan pasti. Kendati demikian, besaran gaji yang akan diterima masih akan beragam, tergantung di daerah mana guru honorer tersebut mengabdi. Gaji guru honorer di Jakarta, sesuai UMP, sudah mencapai Rp 3,9 juta.

“Kemendikbud memang sudah lama mendorong dana BOS jangan dipakai untuk membayar gaji guru honorer. Karena dana BOS itu untuk memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar siswa. Untuk memperbaiki kelas rusak, membeli alat peraga mengajar dan lain-lain,” kata Muhadjir.

Selama ini, karena gaji diambil dari dana BOS, upah yang diterima guru honorer masih sangat kecil. Pasalnya, ada aturan dari pemerintah yang mewajibkan bahwa gaji untuk membayar guru honorer maksimal 20% dari dana BOS. Jika sumbernya berasal dari DAU, besaran gajinya akan jauh lebih besar. “Dalam APBN 2019 saja, dana fungsi pendidikan yang ditransfer ke daerah mencapai Rp 308,38 triliun,” katanya.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim menilai, usulan tersebut bukan sekadar terkait besaran gaji yang akan diterima guru honorer. Tetapi perlakuan adil dari pemerintah terhadap pegawai kontrak. Menurut dia, skema pengupahan untuk guru honorer memang sudah sepantasnya disamakan dengan karyawan swasta yang berstatus bukan pegawai tetap.

“Sebenarnya bukan soal besarannya yang penting tetapi soal logika berpikirnya. Guru Honorer bukan pegawai tetap pemerintah sehingga statusnya sama dengan karyawan atau pegawai swasta yang bekerja di pemerintahan. Maka itu sebaiknya guru yang belum terangkat PNS harusnya mengikuti UMK dan UMP,” kata Ramli.

Ia menegaskan, Mendikbud sebaiknya menerbitkan Permendikbud yang mewajibkan pemerintah daerah membayar guru honorer setara UMK atau UMP sebelum pelantikan kabinet baru. “Itu akan dikenang sepanjang masa oleh guru-guru Indonesia. Dan akan menjadi amal jariyah beliau kelak. Tapi kalau niatnya hanya sebagai hiburan di ujung masa tugas, maka tentu saja, itu hanya mempermalukan saja diri sendiri,” ujarnya.***

 

Artikel ini telah terbit di Pikiran Rakyat : https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2019/10/11/mendikbud-usulkan-2-skema-pengupahan-guru-honorer

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler