Connect with us
alterntif text

Regional

Masyarakat Melapor Pungli, BKD Parepare Benarkan Polda Panggil Kabid Pendapatan

Published

on

PAREPARE — Dugaan Pungutan liar (pungli) pajak Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare mencuat.

Plt kepala BKD, Agussalim pun membenarkan terkait pemeriksaan kepala bidang pendapatan Prasetyo ke pihak kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Selatan.

“Iya benar, tapi itu bukan penyelidikan atau penyidikan tapi konfirmasi, kan ada laporan masuk, jadi dia klarifikasi,” bebernya saat ditemui di kantor walikota Parepare, Jum’at (4/10).

Plt kepala badan keuangan daerah, Agussalim membantah terkait adanya pungli yang dilakukan Kabid pendapatan. Namun, itu tambahan biaya mengurus dokumen lainnya.

“Jadi sebenarnya itu bukan pungli, cuma salah persepsi, tambahan pembayaran itu untuk biaya sertifikat tanah dan masuk semua ke kas daerah itu penjelasannya ke saya,” terangnya.

Ia pun enggan mengomentari terkait besaran dugaan pungli 5 juta untuk BPHTB dibawah 60 juta. “Kalau itu teknis mi, langsung ke bersangkutan Ki konfirmasi,” kilahnya.

Sebelumnya, Fraksi Nasdem DPRD Parepare menyoroti Pajak BPHTB yang kerap kemahalan, serta disebut membuka potensi korupsi dan rawan pungutan liar.

“Ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat, dan sudah jadi rahasia umum,” kata Ketua Fraksi Nasdem, Yasser Latief, Jumat (4/10/2019) sore.

YL memaparkan, pajak BPHTB ditetapkan oleh oknum BKD dengan sesuka hati. Tidak berdasarkan aturan yang ada.

“BPHTB sejatinya dihitung berdasarkan NJOP (nilai jual objek pajak) dan NZT (nilai zona tanah). Namun nyatanya tidak demikian di lapangan,” tegas YL.

Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Parepare ini menjelaskan bahwa BKD mesti memberitahukan sejujurnya kepada masyarakat, mengenai besaran BPHTB.

Sebab, jangan sampai kelebihannya masuk ke kantong pribadi, atau oknum tertentu.

“Maka dari itu, kami meminta Wali Kota ataupun inspektorat, agar memeriksa oknum di BKD ini. Jika tidak bersedia, Fraksi NasDem mendesak polisi turun tangan. Karena ini ber potensi pelanggaran hukum, ” ujarnya.

Selain itu, pendiri Komite Pemantau Legislatif (Kopel) ini mengimbau masyarakat mengadu ke DPRD, jika masih ada yang dirugikan dalam pembayaran pajak BPHTB. (*)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler