Connect with us
alterntif text

Opini

Opini: Walikota Parepare dalam Kerangkeng Kesaksian dr.Yamin

Published

on

Ilustrasi korupsi (gambar: Detik)

Penulis : Muh Nasir Dollo (Ketua LBH Sunan dan LPBH PC-NU Kota Parepare

Kemesraan Walikota dengan dr Yamin Berujung Sengsara (bagian 1)

Kemesraan Walikota dengan dr Yamin teramat sulit dinafikkan, bahkan kemesraan tersebut menjadi buah bibir masyarakat kota Parepare. Betapa tidak, dokter Yamin sebenarnya adalah pns pemda kabupaten Enrekang yang dengan sengaja dipindahkan ke pemda kota Parepare untuk menduduki jabatan stategis (kepala dinkes ). Maka sungguh tidaklah mengherankan bila pelantikan dokter Yamin tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat karena dinilai kontroversial dan penuh teka_teki yang sifatnya misteri serta menimbulkan pertanyaan apakah pns kota Parepare ini tidak ada yang layak menjabat kepala dinkes.

Pelantikan dokter Yamin yang dinilai kontroversial tersebut tak membuat walikota bergeming untuk mengevaluasi kebijakannya. Justeru walikota kian menonjolkan powernya dengan menunjuk dokter Yamin (kepala dinkes) tersebut sebagai plt. direktur RSUD A. MAKKASAU Parepare . Dokter Yamin sebagai plt direktur RSUD A. MAKKASAU Parepare lebih dari dua tahun. Kedudukan hukum dokter Yamin sebagai plt. direktur RSUD A. MAKKASAU PAREPARE selama lebih dua tahun , secara tersirat menyimpang dari ketentuan UU NO.5 TAHUN 2014 pasal 116 ayat (2) ” pergantian PJT utama dan madya sebelum 2 tahun dapat dilakukan…”, artinya pejabat definitif saja dapat dilakukan pergantian sebelum 2 tahun . Bukankah ironis bila kedudukan plt. direktur RSUD A. MAKKASAU PAREPARE tersebut lebih 2 tahun. jadi secara faktual dokter Yamin seolah-olah merangkap jabatan. Jadi tidak mengherankan bila akhirnya, baik dinas kesehatan (dinkes) maupun RSUD A. MAKKASAU yang dinahkodai dokter Yamin tersebut terjerat kasus korupsi.

Hubungan mesra antara walikota dengan dokter Yamin bukannya tanpa tantangan dan hambatan seperti kendaraan yang melaju kencang di jalan tol. ujian dan tantangan tersebut datang dari 2 orang oknum DEWAS RSUD A. MAKKASAU PAREPARE yaitu RAHMAN MAPPAGILING dan RAHMAN SALEH. Kedua orang tersebut dikenal jujur dan adil serta konsisten menyuarakan pemberantasan korupsi. Kedua orang tersebut harus jatuh tersungkur dari kursi DEWAS RSUD A. MAKKASAU. Sebenarnya RAHMAN MAPPAGILING adalah orang teramat berjasa kepada walikota, betapa tidak, sekalipun beliau dalam usia lanjut, tetapi semangat dan tekadnya sekokoh batu karang tanpa kenal lelah, siang dan malam segala daya dan kemampuan dicurahkan sepenuhnya demi mengantarkan walikota saat ini (TAUFAN PAWE SH, MH) menjadi orang nomor satu di kota Parepare (matahari tunggal) pada priode pertama tahun 2013. RAHMAN MAPPAGILING sebenarnya pernah di juluki penasehat politik walikota karena hubungan beliau teramat dekat atau begitu mesra, tak ubahnya sepasang sayap kemana melangkah mesti bersama.

Hubungan mesra antara RAHMAN MAPPAGILING dengan walikota tak mampu bertahan lama karena perbedaan paham/pandangan tentang kedudukan dokter YAMIN sebagai kepala dinas kesehatan dan plt direktur RSUD A. MAKKASAU yang berlarut -larut atau adanya dugaan penyalahgunaan dana. Saran / laporan ataukah nasehat RAHMAN MAPPAGILING kepada walikota agar dokter Yamin difokuskan pada satu jabatan saja, kepala dinas kesehatan saja atakaukah didefinitifkan saja menjadi direktur RSUD A. MAKKASAU tanpa embel embel plt. Saran atau nasehat tersebut kemungkinan menjadi awal retaknya hubungan mesra (baik) antara RAHMAN MAPPAGILING dengan walikota.

Akhir dari hubungan mesra antara RAHMAN MAPPAGILING dengan walikota terlihat secara kasat mata setelah digantinya RAHMAN MAPPAGILING dan RAHMAN SALEH menjadi anggota dewan pengawas (dewas) RSUD A. MAKKASAU. Disisi lain sungguh tiada pernah disangka dan entah apa sebab hubungan mesra dokter Yamin dengan walikota juga berarkhir . Bahkan yang lebih ironis lagi akhir dari hubungan mesra tersebut, DOKTER YAMIN , TAUFIQURRAHMAN DAN SYAMSUL IDHAM membuat SURAT PERNYATAAN (SP) yang ditandatangani diatas materai. Inti dari SURAT PERNYATAAN tersebut bahwa walikota memerintahkan ketiga PNS yang bersangkutan menyerahkan dana/uang 1,5 milyar kepada H. HAMZAH pengusaha asal PAPUA sehubungan dengan pengurusan dana DAK 40 milyar pada APBD perubahan tahun 2016 (dugaan telah terjadinya tindak pidana suap) . Jadi realitas membuktikan bahwa sungguh bukanlah basa-basi ungkapan orang bijak bahwa dalam dunia politik tak ada yang abadi, tak ada kawan ataukah lawan abadi, selain kepentingan abadi. (*)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler