Connect with us
alterntif text

Opini

Opini: Religi Pinggir Identitas Lokal Parepare Terhadap Bangsa

Published

on

Sumber foto: bacapesan.com

Penulis: Afidatul Asmar

(Dosen Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Parepare dan Koordinator Divisi Dakwah Sosial LDNU Parepare)

OPINI — Unsur lokal di sejumlah kota di Indonesia mewarnai cara pandang ulama setempat terhadap bangsa, baik sebagai konsep maupun praktik di Indonesia. Lokalitas ulama dalam konteks ini dilihat sebagai pinggir (edge atau priephery; Bulliet 1995) yang menempatkan dirinya di hadapan konsep politik bangsa dan praktik politik di Indonesia. Konsep pinggir dalam tulisan ini tidak bermakna terbelakang (backwardness) atau kelas kedua (secondary), justru ia menandai negoisasi ruang abstrak antara kepentingan-kepentingan dan identitas lokal, dan pusat (center) yang diimajinasikan sebagai kekuatan (power) yang membangun narasi utama dan paktik politik dalam bangsa. Negoisasi tersebut menempatkan kekhasan dan sejarah lokal dipinggir sebagai unsur pembentuk kepentingan dan identitas yang membangun cara pandangan lokal untuk berhubungan dengan pusat. Dalam berhubungan dengan pusat dengan muatan kepentingan pinggir (Bulliet 1994; Appadurai 1996).

Negoisasi selanjutnya menghasilkan ragam sikap ulama lokal terhadap konsep bangsa di Indonesia. Tulisan ini mengurai ragam sikap tersebut dalam dua sub topik utama, lokalitas dan reservasi. Yang dimaksud dengan lokalitas adalah sikap ulama terhadap konsep bangsa yang berkelindaan dengan berbagai pertimbangan yang berporos pada pijakan sosial, budaya dan sejarah masyarakat lokal. Pengejawantahan sikap ulama tersebut dapat berwujud penerimaan degan persyaratan, di samping tentu saja terdapat resistensi atau bahkan penolakan sebagai bentuk reservasi. Reservasi dalam tulisan ini merupakan penerimaan yang tidak utuh terhadap bangsa baik karena adanya jarak dalam pemahaman konseptual maupun penerimaan terhadap praktik politik yang berlangsung. Jarak tersebut dipengaruhi oleh relasi pinggir dan pusat di atas.

Sekalipun demikian, lokalitas dan reservasi di pinggir justru meyediakan ruang pemahaman yang dinamis terhadap sikap menerima atau menolak bangsa. Argumen lain dalam tulisan ini adalah bahwa bentuk moderasi ulama berupa sikap keberterimaan pada aspek nilai inklusif, toleran dan demokratis yang disepakati oleh warga bangsa dalam konteks bangsa itu makin kuat dan bermakna ketika unsur lokalitas dapat menopang pertimbangan sikap ulama berupa adat, politik kebudayaan maupun identitas lokal.

Dinamika unsur lokal yang khas di kota Parepare yang diamati dapat mempengaruhi sikap keberterimaan ulama pada konsep bangsa, seperti nilai kesetaraan, hak asasi manusia dan persoalaan kontemporer lainnya. Dalam varian konteks lokal tersebut, sikap ulama dapat saja tidak dengan total menerima atau cenderung bersivat reservatif maupun negosiatif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa sikap toleransi kepada kelompok agama yang berbeda merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi secara dominan varian sikap tersebut dan perlu mendapat perhatian serius dari otoritas lokal baik pemerintah maupun lembaga keagamaan. Dalam hubungan pinggir dan pusat, otoritas lokal sangat menentukan penyampaian (distribusi) nilai kepada masyarakat dalam rangka reproduksi konteks sosial-budaya (Bourdieu 2000), utamanya penanaman nilai pendidikan secara luas dalam institusi pendidikan, komunitas masyarakat adat lokal, kekerabatan dan keluarga.

Lokalitas Sebagai Faktor Identitas

Sebelumnya mari kita menyamakan presepsi, lokalitas dalam tulisan ini dipahami bahwa sesuatu yang tidak statis melainkan selalu dalam proses berubah yang melibatkan relasi kuasa. Reservasi ulama terhadap bangsa dalam konteks lokal berarti bagaimana ulama merespon gagasan bangsa secara berbeda dengan narasi “resmi” bangsa karena berbedanya pengalaman lokalitas yang mereka miliki. Perbedaaan ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap bangunan kebangsaan (state-building).

Selain itu budaya dan etnisitas merupakan dua hal yang sering melatari politik identitas di ranah lokal. Politik identitas cukup mewarnai respon ulama terhadap berbagai persoalan keindonesiaan. Ulama Parepare, misalnya ditengah penguatan Ade’ yang merupakan patokan untuk mewujudkan perbuatan, salah satu suku besar yang ada di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis sekaligus suku mayoritas di kota Parepare. Orang Bugis di dalam setiap tingkah lakunya tentu lebih banyak pertimbangan persesuaian antara perkataan dan perbuatan (Fikri dkk 2013). Berangkat dari prinsip itu, bagi orang Bugis mengedepankan kebiasaan dalam masyarakat dan umumnya mereka menganut “taro ada taro gau”. Ade’ dalam orang Bugis memberikan kekuatan untuk mabbulo sipappa yakni melestarikan persatuan dan kesatuan untuk hidup rukun dan damai. Orang Bugis tentang ade’ merupakan penentu pokok dalam mewujudkan dari gerak-gerik sebagai ukuran pada peristiwa dimasa silam. (Hamid Abdullah 1985).

Oleh karena itu, perda yang berlaku pada daerah jelas tidak menimbulkan diskriminatif terhadap suku lain yang menghuni Parepare. Diantaranya suku Makassar, Mandar, Toraja, bahkan Tionghoa dan lain-lain, yang tinggal dan menetap di Parepare. Sebagaimana UU tentang perundang-undangan, diwajibkan bagi pemerintah untuk memberi kesempatan kepada semua masyarakat berpartisipasi aktif baik secara lisan maupun tulisan (Pasal 53). Muhiddin Bakri menegaskan bahwa toleransi umat beragama khususnya Islam didalam memahami ade’ sebagai bentuk tingkah laku di Parepare mampu diterima dan dipahami bahkan dilaksanakan oleh suku lain yang menetap di Parepare, bahkan pada waktu tertentu semua mampu melaksanakan negosiasi. Bentuk negoisasi tersebut berupa penerimaan terhadap kebijakan kata ade’ untuk Bugis, siri bagi Makassar (Muhiddin Bakri 2019).

Dimensi lokalitas bisa saja menjadi sumber konflik dan ketidak berterimaan dalam masyarakat multikultural, bermula dari pandangan entitas yang lain sebagai liyan. Namun tentu saja, tantangan diskriminatif akibat penerapan lokalitas yang serupa agama tersebut, tidak akan bergulir menjadi persoalan disintegrasi yang lebih serius, jika dipahami serta dikelola dalam narasi kebangsaan. Diperlukan bahasa lokalitas yang reservatif dan damai demi mengatasi egoisme suku agama untuk nalar keindonesiaan. Agama agaknya perlu ditundukkan, meminjam konsep Abdurrahman Wahid, pada kepentingan bersama seluruh bangsa melalui transformasi dengan cara merumuskan kembali pandangan mengenai martabat manusia, kesejajaran kedudukan di muka undang-undang serta solidaritas hakiki antar sesama warga bangsa (Wahid 2004). Peran pemuka agama, termasuk ulama Parepare, merupakan elemen vital dalam upaya menjalin integrasi sosial.

Setelah kita berbicara tentang kebijakan budaya lokal di Parepare, pemaparan unsur lokalitas selanjutnya di fokuskan ke kota seribu gereja di Sulawesi Utara, yaitu manado. Fregmen dialektis minoritas minoritas Muslim di Manado mengetengahkan aspek lokalitas berupa adagium Torang Samua Basudara (kita semua bersaudara; Latipah 2009). Sejumlah peristiwa yang muncul memang mengganggu konstruk bangsa, seperti pelarangan pelaksanaan ibadah warga Muslim pada tahun 2015 oleh otoritas setempat. Namun, sikap-sikap yang mengedepankan keindonesiaan lebih ditekankan oleh semua pihak. Adagium ikatan kesetaraan persaudaraan, seperti ingin disimbolisasikan dalam Torang Samua Basudara, sudah barang tentu tidak semudah membalikan telapak tangan.

Ada dua kata kunci yang mempengaruhi dimesi lokalitas di Manado, yaitu kerukunan dan perdamaian. Kedua aspek moderasi ini dapat diamati secara historis, dari cara-cara dakwah Islam berawal, khususnya diantara penduduk kampung Jawa-Tondano ke berbagai wilayah diseputar kota Manado. Keberhasilan strategi ulama awal di situ menandakan adaptasi lokalitas dapat berlangsung , tentu beberapa catatan tantangan. Pada gilirannya, penyebaran ulama generasi awal tersebut menurunkan bentuk-bentuk inklusifitas paradigma beragama melalui berbagai lembaga keagamaan seperti pesantren dan pelatihan mengaji Alquran. Mereka menurut latipah (2019) adalah para murid dan keturunan Kyai Modjo, Kiyai Rifai serta Besari Maspekeh. Praktik penunjang lokalitas dalam kegiatan keagamaan adalah pilihan topik dengan sikap tenggang rasa dengna menimbang pluralitas masyarakat Manado berlatar suku, agama dan budaya. Nilai toleransi lainnya berupa kerjasama dalam penyeleggaraan kegiatan Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, 1 Muharram yang melibatkan kaum non-Muslim. Belum lagi perayaan Natal dan Idul Fitri yang telah dilaksanakan kaum muda dan lembaga keagamaan dengan melebur titik pisah menjadi adagium Torang Samua Basudara.

Gejala-gejala loklitas diatas bagian dari berbagai budaya lain yang tak habis untuk kita jelaskan dalam tulisan ini, semua itu secara nyata sangat mempengaruhi hegemoni keagamaan oleh otoritas-otoritas tertentu. Selain itu isu lokal seperti penetrasi adat agama dan dikotomi ruang privat publik, isu nasional seperti gerakan 212 serta pilihan kepala daerah dan presidaen, serta baru-baru ini yang kita dengar persoalan saudara-saudara kita dari Papua yang mengalami tindakan rasis menurut sejumlah informasi di Malang dan Surabaya.
Sikap penghormatan, toleransi dan kesetaraan menjadi bermakna lagi, ketika prinsip kepentingan menguat serta mengedepankan pembelaan komunitas agama dan etnis sebagai dasar berpikir dan bertindak. Situasi mengaburkan urgensi agama dalam memainkan peran dalam menerima perbedaan dan prinsip penghormatan (Machasin 2009).
Gejala disintegrasi tersebut tentu dapat terjadi dan mengoyak bangunan ke Indonesiaan. Sehingga identitas merupakan jalan di dalam mempertemukan sturktur bangunan lokal yang menyokong Indonesia dengan kekrabatan dan penghormatan dimana dibangun oleh seluruh warga masyarakat. Dengan menyampingkan latar belakang, kepentingan dan perebutan otoritas kelompok agama dan etnis tertentu. Kesedian untuk beranjak dari kepentingan privat dengan pengorbanan demi terwujudnya tata publik yang seimbang, seperti ditengarai oleh Genevieve Zubrzy (2010).

Eksistensi Religi Pinggir Parepare Terhadap Bangsa

Parepare adalah nama kota kedua yang berada di Sulawesi Selatan (Parepare membangun era baru kota bersahaja; Arqam Azikin 2005). Dalam sejarahnya Parepare tidak lepas dari kerajaan Suppa, sebuah kerajaan yang telah berjaya sejak abad ke XIII. Dari berbagai catatan tentang sejarah budaya Sulawesi Selatan dijelaskan dulunya ada dua bagian yang dibela oleh sungai saddang. Kawasan di selatan sungai, disebutnya kaya dengan emas dan beras. Sedangkan bangian barat banyak pelabuhan kecil dengan penduduk selain bertani secara tradisional juga menanggkap ikan.
Lontarak kerajaan Suppa menyebutkan sejak abad XIV, seorang anak raja Suppa meninggalkan istana dan pergi keselatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobinya meancing. Wilayah itulah yang kemudian dikenal dengan kerajaan Soreang. Kemudian satu lagi kerajaan yang berdiri di selatan juga merupakan rumpun kerajaan Suppa berdiri sekitar abad XV, yakni kerajaan Bacukiki. Diantara dua kerajaan itulah terdampar hamparan semak belukar antara lain pohon bakau. Oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Parepare.
Melihat posisinya yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh pulau depannya serta memang sudah ramai dikunjungi orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah Sulawesi Selatan. Hal itu pula terlihat dalam pembentukan Belanda yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatapparang. Yang mewilayahi Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang. Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 diterima masyarakat dan raja-raja di Sulawesi Selatan, yang kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1945.
Parepare menjadi daerah tingkat II dengan status kota Praja di Sulawesi melalui Undang-undang No.29 tahun 1959. Memiliki luas wilayah 99,33 km, jumlah penduduk 1.322,39/km, suku terdiri atas Bugis Makassar Mandar Tionghoa. Bahasa yang dipergunakan Bugis dan bahasa Indonesia, serta memiliki 4 kecamatan (Wikipedia 2012).

Perkembangan inilah yang kemudian tidak lepas dari kebudayaan lebih tepatnya tradisi yang berkembang ditengah masyarakat Parepare yang lebih dikenal masarakat pinggir. Pada umumnya orang Bugis mengenal suatu kepercayaan yang telah mengenal suatu kepercayaan sebelum mengenal agama Islam. Kepercayaan mereka sebut dengan attorioloang dan beberapa tempat mereka menyebut dengan istilah attaurioloang. Kepercayaan ini adalah religi asli yang merupakan gelombang migrasi yang tertua suku bangsa protomelayu (toala dan tokea) di Sulawesi yang untuk beberapa kurun waktu bercampur dengan kepaercayaan suku bangsa gelombang kedua deutromelayu yang bergerak dalam agama yang universal kemudian (Johan Nyompa, 1992). Akan tetapi unsur-unsur rohani dari kedua kepaercayaan itu tetap lestari dalam keadaan yang menyamar, ia bergerak bersama agama resmi namun ia tak diperkenankan menjalankan suatu organisasi atau melaksanakan manivestasi terbuka. Usaha-usaha untuk menyinggung perasaan penganut agama resmi pribumi, maka mereka menyamarkan dengan istilah mappanre galung artinya memberikan makanan sawah/tanah, dan maccera tasi’ yaitu memberi sedekah kepada laut dan lain-lain.

Mereka juga mempercayai adanya dewa-dewa disamping dewata seuwae dalam Bugis (Tuhan yang Maha Esa), to ri A’ra’na dalam Makasssar (yang Maha Berkehendak). Konsepsi Dewata Seuwae atau To rie A’ra’na mengisyaratkan bahwa jauh sebelum Islammasuk ke Sulawesi Selatan, konsep pemikiran tentang Ketuhanan telah melembaga. Manusia Bugis-Makassar sudah menananm kepercayaan dalam diri mereka terhadap dewata seuwae sebagai dewa tunggal tidak berwujud (de’ watangna). Hal serupa juga dikemukan Mattulada, bahwa religi orang Bugis Makassar pada masa pra Islam seperti tergambar dalam kitab I La Galigo, sebenarnya sudah menagndung suatu kepercayaan kepada suatu dewa yang tunggal, yang disebut dengan beberapa nama, seperti; PatotoE (dia penentu nasib), Dewata Seuwae (Tuhan yang Maha Esa), Turie A’ra’na (yang memeiliki kehendak).
Dari kebudayaan yang mampu menjadi ajaran dan sikap lokalitas Bugis di Parepare memberi sumbangsih besar terhadap agama yang hakikatnya tidak lepas dari sikap dan moral. Hal inilah yang dari sudut pusat bangsa sangat diperlukan, keluhuran agama yang mampu menjadi pemersatu bangsa yang begitu luas dan banyak perbedaannya.

Pada gilirannya agama dan lokalitas menjadi kebudayaan, dari bentuk-bentuk diatas tidak dapat dipisahkan dari agama, maka secara berbangsa seringkali diukur dengan batas-batas pemahaman agama (Islam). Identitas etno kaegamaan ini meningkat menjadi nasionalisme keagamaan, dimana karakter etnisitas (keagamaan) lokal menandai sikap para ulamanya terhadap konsep peraktik bangsa.
Pada karakter lokalitas selanjutnya, paradoks identitas, bersamaan dengan etno keagamaan ysng terkesan ekslusif, praktik kehidupan berbangsa di atas lokal, tidak melepaskan dirinya dari kenyataan keragaman masyarakat dimana satu kelompok etnik mendominasi . keragaman bisa berupa etnik maupun agama yang dipicu antara lain oleh arus migrasi dan kemajuan teknologi inormasi saat ini. Secara umum, identitas etno keagamaan diatas membatasi ruang fisik migrasi orang dari beragam etnik yang lain di Indonesia.
Keadaan ini dibahas oleh Bauman (1999) sebagai multicultural riddle (teka-teki multikultural). Pertemuan antar kelompok etnik yang tidak terhindarkan menjadikan hubungan etnisitas, bangsa, dan agama menjadi seperti puzzle, atau bahkan labirin yang tidak berujung. Semua orang yang berada didalamnya saling terhubung satu dengan lainnya sekaligus terpisah dengan identitasnya masing-masing. Sekalipun demikian keterhubungan terasebut bergerak ke dua arah yang berbeda tapi selalu bersamaan. Dua arah itu adalah menguatnya identitas etnik kedalam identitas baru secara dinamik. Inilah yang dinamai dengan paradoks identitas. Ketika identitas etnis menguat dalam satu lokalitas yang terbuka, pada saat yang bersamaan identitas itu, tanpa sadar, sedang membaca dirinya terhadap perubahan sebagai hasil pertemuan dengan identitas yang lain.
Etno keagamaan lokal ditransformasikan menjadi cara pandang nasionalisme etno keagamaan, yakni melihat identitas kebangsaan mereka dalam kacamata etno keagamaan lokal. Meminjam gagasan Eriksen (1993), identitas itu diliputi dengan latar sosial, sejarah dan budaya. Dengan dipengaruhi oleh kesejahteraan dan pengalaman lokal masing-masing, pinggir dalam hal ini Parepare melakukan negoisasi identitas dengan membangun narasi masing-masing melihat pusat berupa doxa bangsa.

Sejarah lokal Parepare tidak bisa dipisahkan dari etno keagamaan dam paradoks identitas mendasari heteredoksi yang diciptakan pinggir. Kritik itu tidak selalu anti tesis terhadap ortodoksi, tetapi negoisasi pinggir terhadap doxa yang menjadi arus utama pusat. Negoisasi inilah yang menjadi perangkat reservasi pinggir Parepare.
Perangkat yang kemudian mampu dihasilkan masyarakat Parepare, yang dihasilkan dari Religi Pinggir terdiri dari unsur ulama, pendidikan dan lain-lain diantaranya; pertama Pranata Peribadatan, merupakan norma-norma dalam memenuhi kebutuhan manusia sebagai hamba dalam melakukan hubungan dengan Allah swt. secara langsung yang dilakukan dengan tata cara atau upacara tertentu yang dalam peribadatan. Pranata peribadatan itu sangat dekat dengan keyakinan bahwa masjid misalnya, merupakan sentral kegiatan peribadatan secara kolektif dalam suatu satuan komunitas; kedua Pranata kekerabatan merupakan norma-norma dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan keturunan, juga untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan yang dianut secara kolektif; ketiga Pranata Pendidikan merupakan norma-norma dalam memenuhi kebutuhan sosialisasi keyakinan, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang dianut oleh generasi kepada generasi berikutnya. Pada mulanya proses itu dilakukan hanya dalam lingkungan keluarga, selanjutnya sebagian tugas pendidikan dilanjutkan atau diserahkan kepada masyarakat luas; keempat Pranata Keilmuan merupakan norma-norma untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan terhadap hukum; kelima Pranata Politik merupakan norma-norma norma dalam memenuhi kebutuhan pengalokasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah Islam melalui artikulasi politik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.; keenam Pranata Hukum merupakan norma-norma untuk memenuhi kebutuhan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat; ketujuh Pranata Ekonomi merupakan norma-norma untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan pemetaan berbagai akad dalam pola-pola produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa; kedelapan Pranata Kesehatan merupakan norma-norma untuk memenuhi kebutuhan pemeliharan dan perawatan kesehatan secara individual dan kolektif dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan pengaturan secara cara dan etika yang digunakan; dan kesembilan Pranata Kesenian merupakan norma-norma untuk memenuhi kebutuhan kreasi dan ekspresi kesenian. Hal itu merupakan bentuk ekspresi nilai-nilai keislaman dalam bentuk seni membaca al-Qur’an, seni musik, seni lukis, seni sastra, seni kaligrafi dan seni arsitektur.

Konteks inilah yang mendorong pada setiap budaya orang Bugis termasuk Bugis di Parepare, menjadikan pertimbangan dalam pembentukan religi pinggir. Sebab nilai-nilai budaya terjadi di era globalisasi diragukan untuk dapat sejalan dengan budaya orang Bugis kekinian, khususnya dalam masalah dibeberpa bentuk, namun disisi lain yang mendorong pada setiap budaya orang Bugis termasuk Bugis di Parepare, menjadikan pertimbangan dalam pembentukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari nilai-nilai budaya Bugis di Parepare adalah untuk merespon keinginan hukum masyarakat agar tercipta tatanan bangsa yang lebih mengarah pada ketentraman kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Prinsip dalam penerapan bangsa sebagai bentuk ketaatan adalah semisal sikap ade’ menjadikan kebiasaan untuk memegang teguh nilai-nilai yang hidup sebagai kesepakatan bersama.
Akhirnya, lokalitas-lokalitas di Indonesia memandang konsep negara-bangsa dari pinggir, tanpa menafikan sejumlah kecil penolakan yang ada. Ia merupakan ruang ekspresi identitas, sejarah, dan kepentingan lokal untuk bernegosiasi dengan arus utama narasi negara-bangsa yang diimajinasikan sebagai pusat. The center bagi the edge adalah lawan sekaligus kawan, dengan demikian ia diterima tetapi juga ditolak pada posisi dan sikap tertentu.(*/rdi)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler