Connect with us
alterntif text

Regional

Ketua LMP Menilai Perparkiran Parepare Sebaiknya Diswastakan

Published

on

alterntif text

PAREPARE — Lahan perparkiran di Kota Parepare dinilai sudah layak dipihak ketigakan, itu mengingat perparkiran di Parepare sudah saatnya dikelola secara profesional, dengan ramainya titik-titik parkir di sejumlah wilayah di Kota Parepare.

Hal ini disampaikan Ketua Ormas LMP Kota Parepare Syamsul Latanro pada salah satu bilangan Cafe di jalan Bau Massepe Kota Parepare.

Menurutnya, Jika jasa perparkiran dipihak ketigakan, maka pendapatan asli daerah bisa lebih tinggi dari sektor Ini, selain itu Pihak swasta juga bisa mengelolanya dengan baik, tanpa adanya potensi kebocoran PAD dari sektor ini.

“Melihat ramenya titik parkir di Parepare, saya menilai titik parkir sudah layak dikelola secara profesional, itu untuk meningkatkan Potensi Pendapatan daerah dari Sektor ini, selain itu dengan pelibatan pihak Swasta, Kebocoran PAD dari sektor ini bisa dihindari, Pihak Swasta juga bisa memberikan peningkatan PAD dari sektor parkir, dengan pemenuhan target PAD yang sebelumnya dikelola Dinas terkait,” urai Syamsul Latanro.

Pengusaha pelayaran ini juga berharap ke Pemerintah kota untuk melibatkan pihak ketiga yang berbadan Hukum, tentunya dengan mekanisme itu, Proses pelelangan bisa dilakukan lebih dari dua pihak swasta yang akan berkompetisi untuk pengelolaan parkir ini.

Diketahui Titik parkir di Kota Parepare dari data Pihak Dinas Perhubungan Kota Parepare, tercatat kurang lebih 80 Titik parkir, termasuk beberapa titik dari Instansi Vertikal, seperti Pelabuhan, RSUD, Perbankan, dan fasilitas umum lainnya.

Mencermati titik-titik parkir ini, Ketua Ormas LMP Parepare ini menilai perlunya pendataan ulang titik perparkiran di Kota Jasa ini.

Mengingat adanya sejumlah titik parkir yang muncul mendadak dan memungut kontribusi, seperti Area Under pass jembatan Tonrangeng River Side (TRS) di Kecamatan Bacukiki Barat dan beberapa titik kawasan lainnya.

Selain itu, dengan dipihak ketigakan Swasta mampu menyetorkan Rp800 jutaan PAD setiap tahunnya, pihak Swasta juga akan konsisten dengan penandatangan MOU
pihak swasta harus membayar tunai PAD yang disepakati, bukan dengan mencicil, Syamsul Latanro yang juga pengusaha Pelayaran swasta ini. (*)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler