Connect with us
alterntif text

Regional

Pemeriksaan LKPD, Parepare Gagal Dapat WTP

Published

on

Audit (gambar: Koran-Jakarta.com)

PAREPARE — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, menyerahkan WTP dan WDP terhadap 7 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Senin, 20 Mei 2019, di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan itu disajikan dalam laporan nomor 28.B/LHP/XIX.MKS/05/2019 dan nomor 28.C/L HP/XIX.MKS/05/2019, tanggal 16 Mei 2019.

Ada 6 daerah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni, Kota Palopo, Kabupaten Bone, Bulukumba, Gowa, Soppeng, dan Sinjai.
Sementara Kota Parepare kali ini gagal mendapat predikat WTP. Kota Parepare yang dipimpina Taufan Pawe (TP) hanya dapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Itu berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2018.

Padahal sebelumnya, opini WTP diraih sejak 2015 dan dipertahankan hingga 2017. Di tahun 2017 lalu, Pemkot Parepare meraih dana insentif daerah (DID) kurang lebih Rp25 miliar.

* Penilaian BPK

Predikat WTP maupun WDP tersebut diberikan berdasarkan laporan atas SPI dan kepatuhan, di mana untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018, dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan informasi laporan keuangan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 3 laporan utama, yaitu LHP atas LKPD tahun anggaran 2018, LHP atas sistem Pengendalian internal (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban, memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari, sejak diterimanya LHP ini.

DPRD sebagai lembaga perwakilan, mempunyai fungsi pengawasan, menindaklanjuti temuan BPK antara lain, dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Itulah yang tertera dalam siaran pers BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, 20 Mei 2019, yang dilansir Rakyatku.com. (*)

BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler