Connect with us
alterntif text

Opini

Opini: Pelantikan Rektor IAIN Parepare Cacat Hukum !

Published

on

IAIN Parepare (gambar: Pijarnews.com)

Penulis : M Nasir Dollo (Ketua YLBH Sunan)

Ludah Kementerian Agama jatuh menimpa wajah sendiri. Betapa tidak, setelah terbitnya PMA NO. 35 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 . Pada pasal 81 secara  tegas, terang dan jelas bahwa “pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri No. 57 tahun 2013  Tentang Organisasi dan tata kerja STAIN PAREPARE  ((Berita Negara RI Tahun 13 No.778) Dicabit dan dinyatakan tidak berlaku”.

Berdasarkan pasal 81 PMA NO. 35 TAHUN 2018 di Undangkan Tang gal 27 Desember 2018  tersebut. Maka dapat ditarik konklusi secara  tegas, terang dan jelas bahwa pelantikan Rektor IAIAN PAREPARE pada tanggal 19 April Tahun 2018 adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.

Bukankah sungguh ironis pelantikan Rektor IAIAN terlaksana,  sedangkan organisasi dan struktur kelembagaan perguruan Tinggi tersebut kedudukan/statusnya masih STAIN sampai terbitnya  PMA NO. 35 TAHUN 2018 Tanggal 27 Desember Tahun 2018.

Realitas tersebut diatas, bukan saja menggambarkan secara telanjang tentang cacat hukum/ tidak sahnya pelantikan Rektor IAIAN PAREPARE.

Tapi hal tersebut, sekaligus menjadi  cerminan wajah buruk tatakelola pemerintahan pada KementerianAagama sekaligus menjadi tamparan keras bagi Menteri Agama.

Bila  Kementerian Agama bersikukuh bahwa pelantikan REKTOR IAIAN yang hanya berdasarkan PEPRES Tentang perubahan status dari STAIN menjadi IAIN dan PMA No. 68 Tahun 2015. Saya sebagai penulis siap bedah kasus, bahkan debat terbuka dengan Menteri Agama dan Rektorat IAIN Parepare.

Parepare, 29 Maret 2019.

 

Nantikan tulisan berikutnya tentang PMA NO. 68 TAHUN 2015 sebagai “Pintu Jual Beli Jabatan” terhadap perubahan status Perguruan Tinggi dari STAIN menjadi IAIN.

BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler