Connect with us

Nasional

Soal Kisruh Honorer, Begini Perbedaan Respon Jokowi dan Prabowo

Published

on

JAKARTA — Kisruh nasib honorer menjadi poin penting yang sepatutnya mendapat respon segera. Bagaimana Presiden RI Joko Widodo menanggapi hal ini, utamanya setelah demo ribuan honorer di istana beberapa waktu lalu?. Bagaimana pula janji Prabowo Subianto, untuk menarik dukungan honorer di Pilpres mendatang?

Jokowi telah menginstruksikan jajarannya segera merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan hal itu bukti keseriusan pemerintah menyelesaikan masalah guru honorer.

“Kepastian status ini yang ingin diselesaikan dengan opsi status PPPK. Presiden sudah meminta agar RPP Manajemen PPPK ini bisa secepatnya diselesaikan,” kata Yanuar melalui keterangan resmi yang diterima, Jumat (2/11), dilansir CNN Indonesia.

Penerbitan PP PPPK membutuhkan diskusi mendalam mengenai konsekuensi anggaran dalam proses penyusunannya. Pengangkatan 438.590 Tenaga Honorer Kategori-2 (THK-2) menjadi CPNS tanpa tes berpotensi memiliki konsekuensi anggaran mencapai Rp36 triliun per tahun. Angka itu belum termasuk dana pensiun.

Selain PPPK, tenaga honorer memiliki dua opsi lainnya yakni mengikuti tes CPNS dengan formasi bagi tenaga honorer dan uji kompetensi dasar tak digabung pelamar umum. Opsi ini mendapat penolakan sebab terbatas hanya untuk pelamar di bawah 35 tahun.

Opsi lainnya adalah pendekatan kesejahteraan. Ini merupakan opsi terakhir bagi guru honorer yang tidak bisa mengikuti tes CPNS dan tak lolos seleksi PPPK.

“Pemerintah sedang mengkaji dampak fiskal untuk meningkatkan dukungan tambahan transfer daerah melalui Dana Alokasi Umum Kementerian Keuangan agar Pemda membayar gaji TH-K2 sesuai UMR,” ujar Yanuar.

Sementara itu, dari kubu Prabowo, Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dradjad Wibowo ikut angkat bicara soal nasib guru honorer, yang menurutnya tak kunjung mendapat kesejahteraan.

Wakil Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu berjanji pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mampu memberi kesejahteraan guru, jika nanti terpilih.

Dradjad mengutip dari visi-misi Prabowo-Sandi mengatakan pada butir 10 terdapat komitmen Prabowo-Sandi kepada guru honorer K2, untuk mengangkat secepatnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya kutip saja dari visi misi Prabowo Sandi, program aksi Kesejahteraan Rakyat butir 10: ‘Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN’,” kata Dradjad kepada IDN Times, Minggu (4/11).

Dradjad juga mengatakan Prabowo-Sandi akan memberlakukan upah minimum kepada guru honorer. “Termasuk di bawah lingkungan Kementerian Agama dan lainnya, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah dan yayasan,” ucap dia. (*)

alterntif text
BAGIKAN:
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler