Connect with us

Politik

Tim Hukum FAS : Kami Mencari Keadilan

Published

on

Faisal Andi Sapada (FAS) dan Yasser Latief (YL)

MAKASSAR, TEGAS.ID — Ketua Tim Hukum Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS-AS), Heriyanto, angkat bicara terkait pernyataan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe yang menyatakan tindakan dan sikap PT-TUN Makassar yang mengabulkan permohonan gugatan pasangan FAS-AS melampaui kewenangannya.

Menurut Heriyanto, gugatan yang mereka ajukan ke PT-TUN Makassar merupakan hal wajar dan bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. “Langkah ini juga merupakan cara kami mencari keadilan,” kata Heriyanto di Makassar, Kamis (27/9/2018).

“(Gugatan) Kami masuk menggunakan UU PTUN No 5 Tahun 1986 dan ada UU 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang menyebutkan jika bukan hanya keputusan saja yang bisa diuji di TUN, tapi juga sikap/tindakan pejabat tata usaha negara,” urainya.

Tindakan apa yang diuji? kata Hariyanto, adalah sikap KPU sebagai pejabat tata usaha negara yang mengabaikan tuntutan keberatan dari saksi FAS saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kota. Menurut dia, yang dituntut bukanlah angka namun proses.

“Kenapa kami ke TUN, karena Panwaslu tidak menindaklanjuti sebagai pejabat tata usaha negara. Sehingga, penetapan Paslon terpilih yang didalamnya masih menyisakan masalah-masalah yang belum ditindak lanjuti, adalah kewenangan PTUN,” sebut Heriyanto.

* Tiga Indikator

Heriyanto pun membeberkan tiga indikator menentukan suatu pemilu. Pertama, integritas hasil, kedua integritas proses, dan ketiga integritas penyelenggara.

“Integritas hasil diuji di MK, integritas penyelenggara diuji di DKPP, dan integritas penyelenggara, proses awal ujiannya di panwaslu. Kenapa kami kemudian lari ke PT-TUN? Karena panwaslu tidak menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran,” jelasnya.

“Makanya kami bawa ke PT-TUN Makassar. Sehingga penetapan pasangan calon yang di dalamnya masih menyisahkan persoalan yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Parepare sebagi pejabat tata usaha negara ini adalah kewenangan PTTUN Makassar,” tandasnya. (*)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
Loading...
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler