Connect with us

Opini

Opini: Jokowi; Pragmatisme, Inkonsistensi, dan PHP Politik

Published

on

Presiden RI Joko Widodo

Penulis : Aswar Hasan

OPINI — Di dalam permainan politik, segala sesuatu bisa saja terjadi. Orang bisa kecewa, marah dan sedih akibat harapannya tidak terpenuhi dalam sebuah keputusan politik yang boleh jadi begitu sangat mengagetkan dan menyakitkan.

Siapa pernah menduga, Mahfud MD yang sudah diminta bersedia mendampingi Jokowi sebagai Cawapres, secara tiba-tiba diganti oleh KH. Ma’ruf Amin, ulama sepuh (75 Tahun) dari NU. Penggantian mendadak itu, sungguh mengagetkan Mahfud (sebagaimana diakui sendiri oleh Mahfud).

Betapa tidak, karena sebelumnya, Mahfud sudah mengurus surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA, tertanggal 08 Agustus 2018, bahkan, juga sudah menyiapkan baju kemeja putih, warna pilihan kostum politik pencitraan Jokowi sebagai persiapan untuk deklarasi.

Di sisi lain, harapan untuk kembali memaketkan Jokowi JK sirnah sudah. Laksana menunggu Godot, harapan putusan MK atas posisi status hukum JK tentang boleh tidaknya kembali untuk dicalonkan, tidak pernah disidangkan oleh MK hingga batas akhir masa pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di KPU RI.

Sikap MK untuk tidak memutus perihal tafsir masih boleh atau tidak JK dimajukan lagi berpaket Jokowi sebelum atau pun sesudah batas akhir pendaftaran di KPU RI, jelas merupakan keputusan politik hukum. Itu membuktikan, bahwa hukum kita pada level tertinggi, masih tidak bisa lepas dari pertimbangan politik.

Terkait pengajuan posisi hukum JK di MK, boleh jadi merupakan jebakan Batman, agar JK tidak kemana-mana, dan tetap pada posisi mendukung Jokowi. Indikasinya, ketika akhirnya Jokowi menyatakan berpasangan dengan KH.Ma’ruf Amin, JK diminta menjadi Ketua Tim pemenangan.

Namun, JK menyatakan lebih memilih konsentrasi mengurus negara di sisa masa jabatannya. Sebuah jawaban sosok negarawan, karena tidak memilih berpihak pada salah satu kubu politik, pada saat amanah mengurus negara masih di pundak.

Perihal dibatalkannya Mahfud MD berpasangan dengan Jokowi di penghujung waktu untuk kepentingan Pilpres, bukan hanya kali ini terjadi, hal yang sama juga pernah terjadi pada diri Abraham Samad, mantan ketua KPK. Menurut Abraham, di pilpres 2014 yang lalu, satu jam jelang keputusan Jokowi berpasangan dengan JK, namanya masih menguat dan telah pernah dibicarakan dalam pertemuan khusus antara Jokowi dan Abraham Samad. Hanya saja waktu itu, Abraham Samad tidak terpublikasikan sebagai Calon Wapres Jokowi yang bakal diumumkan. Beda tipis dengan nasib Mahfud MD yang tersingkir secara mengejutkan, menjelang final. Sungguh tidak tampak atau atau tidak ada akhlak politik di balik penggusuran posisi Mahfud MD.

Tidak ada penjelasan apalagi permintaan maaf dari pihak Jokowi. Mungkin, keputusan awal meminta Mahfud menjadi Calon Wakil Presiden Jokowi lalu membatalkannya sepihak dianggap sebagai bukan hal yang harus dipertanggungjawabkan. Toh Mahfud tidak memiliki Partai atau kekuatan politik yang memiliki power untuk bargaining position yang jika tersinggung dan protes bisa menjadi masalah politik bagi Jokowi.

Apalah artinya seorang Mahfud dalam pentas kekuatan politik di ajang Pilpres. Tak penting kekecewaannya ataukah kemarahannya sekali pun, karena proses pembatalannya diputuskan sepihak. Dalam hati mereka, mungkin berkata: “ini persoalan menang dan kalah, aman dan nyaman buat kami, soal etika atau akhlak, kesampingkan dulu pertimbangan nilai moral dan agama, kesampingkan dulu. Mungkin begitulah jalan pikiran bagi pihak Jokowi.

Kontestasi politik itu, harus realistis. Tidak terkecuali ketika pragmatisme menjadi pilihan. Termasuk ketika memilih Ulama yang sepuh sekali pun sebagai pasangan dalam bertanding. Yang dibutuhkan adalah identitas keagamaannya dan sekaligus bisa meraup suara di basis konstituen keagamaan. Bahwa dulu, kelompok Jokowi yang agak beririsan dengan barisan Ahoker mengecam politik penyertaan identitas keagamaan.

Namun, ketika menyaksikan kedahsyatan arus identitas keagamaan yang berakumulasi ke arus gelombang # 2019 Ganti Presiden, maka langkah banting kemudi dari pilihan politik anti identitas keagamaan, menjadi politisasi identitas keagamaan. Tidak mengapa kalau lantas dituduh tidak konsisten.
Ini politik Bung! Intinya bisa menang soal pertimbangan etika moral keagamaan apalagi hanya untuk menjaga perasaan seorang Mahfud MD, karena tiba-tiba diganti tanpa diajak bermusyawarah, agar dikesampingkan dulu. Sekali lagi, yang penting menang. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda akan memenangkan pelakon politik seperti itu? Kita tunggu hasil Pilpres 2019.
Wallahu a’lam Bishawwabe(*)

alterntif text
BAGIKAN:
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler