Connect with us

Opini

Opini; Perlukah Audit Lembaga Survey ? 

Published

on

Ilustrasi lembaga survey (foto: Harianterbit.com)

Penulis: Usman Lonta 

Setelah penetapan calon kepala daerah yang ditetapkan secara serentak seluruh Indonesia, kini putaran berikutnya adalah pemilihan legislatif, pilpres, pemilihan anggota DPD RI. Dalam pilkada lembaga survey adalah salah satu faktor yang mempengaruhi opini publik yang akan mendongkrak popularitas kandidat, bahkan sering menggiring pemilih untuk menetapkan pilihannya berdasarkan hasil survei yang dipublikasikan melalui semua media, baik cetak,, elektronik dan media sosial.

Dalam suatu diskusi dengan teman – teman Lembaga Hikmah dan Kebijakan publik Muhammadiyah kota Makassar terlontar gagasan pentingnya dilakukan audit terhadap lembaga survey. Gagasan ini muncul sebagai respon atas banyaknya hasil survey pilkada yang meleset dari “tebakan” lembaga survei yang “main” pada daerah yang melaksanakan pilkada. Ada tiga alasan yang selalu dijadikan argumentasi ketika hasil survey tidak sesuai dengan hasil pilkada, Pertama, pertanyaan pada angket adalah jika pemilihan dilakukan hati ini, kedua, pemilih yang belum menentukan pilihan, dan ketiga, margin error.

Menurut saya ada faktor lain yang harus dikritisi terhadap lembaga survey, yakni faktor audit. Audit terhadap penentuan sampel, surveyor, dan audit terhadap sampel yang telah ditetapkan. Kalau dalam pemeriksaan laporan keuangan bagi pemerintah daerah dilakukan audit oleh BPK, maka sepatutnya lembaga survey juga sebaiknya dilakukan audit. Audit dalam makna melakukan cros cek apakah surveyor sampai menemui sampel yang telah ditetapkan dan apakah pertanyaan nya tidak menggiring untuk memilih kandidat tertentu. Penelitian survey adalah metode Ilmiah yang sangat baik untuk melakukan prediksi, menjaring informasi tentang kecenderungan dan harapan publik, akan tetapi jika dilakukan secara serampangan akan menghasilkan hasil tebakan yang akan mereduksi metode survey sebagai pendekatan ilmiah untuk melakukan prediksi.

Menjelang pemilihan legislatif, dan pilpres, sudah banyak lagi hasil survey yang dipublikasikan oleh lembaga survey. “Tebakan” ini akan meleset lagi, apalagi kalau lembaga survey tersebut tidak bersedia diaudit. Dalam kondisi seperti ini muncul satu pertanyaan, siapa dan lembaga apa yang kompeten melakukan audit? Jika audit laporan keuangan dilakukan oleh lembaga negara, karena memang pemerintah adalah lembaga negara, maka sebaiknya lembaga survey juga membentuk lembaga yang menangani kode etik survey. Lembaga inilah yang menurut saya yang melakukan pengawasan sekaligus terhadap lembaga survey.

Wallahu ‘a’lam bishshawab.
Makassar, 26 Juli 2018

alterntif text
BAGIKAN:
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler