Connect with us
alterntif text

Opini

Opini; Masyarakat Parepare Bukan ‘Sapi Perah’ Pemerintah Kota

Published

on

alterntif text

Penulis: M. Nasir Dollo (Ketua YLBH Sunan)

OPINI — Sepatutnya pemda mengapreasi program pemerintah pusat untuk melindungi dan menjamin hak hak masyarakat bawah yang selama ini terlupakan seperti pemberian pengurangan/ keringanan hingga pembesan pajak/ BPHTB dan berbagai kemudahan yang diperuntukan bagi masyarakat dalam kebijakan pemerintah pusat tentang program PTSL/PRONA yang sifatnya gratis.

Program pemerintah tersebut sungguh sungguh prorakyat, khususnya masyarakat bawah atau masyarakat berekonomi lemah yang selama ini memiliki lahan atau tanah garapan yang secara turun temurun dalam penguasaannya tetapi tidak mampu membiayai penerbitan sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan hak secara legalitas.

Program pemerintah prorakyat tersebut bukan saja sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak hak rakyat tetapi juga menjadi modal dasar untuk mewujudkan dan membedayarakat perekonomian masyarakat kelas menengah dan bawah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa ini.

Ironisnya di Parepare , penerbitan sertifikat melalui program PTSL/ PRONA yang dapat dinilai sifatnya gratis, khususnya masyarakat kelas bawah/miskin, justeru menuai beban yang teramat berat bagi masyarakat karena diharuskan oleh pemda membayar BPHTB setiap penerbitan sertifikat mulai dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Hal yang tentu lebih ironis lagi bila pemda/ BPN tidak mampu mensosialisakan atau menunjukkan dasar hukum yang pasti, terang dan jelas tentang pungutan BPHTB tersebut.

Berdasarkan kenyataan, sebahagaian masyarakat tidak menerima sertifikatnya karena tidak mampu membayar BPHTB atau menerima sertifikatnya dengan CAP BPHTB terhutang dan sertifikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan di bank untuk mendapatkan modal usaha. Biaya BPHTB yang di bebankan kepada masyarakat 5 % dari nilai tanah tersebut ditentukan oleh pemda , bukan berdasarkan NJOP tahun berjalan.

Kenyataan tersebut sungguh memiluhkan hati bagi yang memiliki perasaan kemanusian terhadap sesama.. Terkesan pemda Parepare mengabaikan asas umum pemerintahan yang diatur dalam ;

1. UU NO. 30 TAHUN 2014 pasal 5:
a. Asas legalitas
b. Asas perlindungan HAM
c. Asas AUPB

2. UU NO. 23 TAHUN 2014 pasal 58 tentang
Kepastian hukum dan keadilan .

3. PP NO. 34 TAHUN 2016

– Pasal 1 tentang pihak yang dikenai pajak
peralihan hak atau BPHTB

– Pasal 2 ayat (1) tentang pengurangan dan/
atau pembebasan pajak.
Pembebasan pajak

– Pasal 6 tentang pihak yang di bebaskan
dari kewajiban membayar pajak/BPHTB.

Program PTSL/PRONA untuk Parepare sebanyak 10.000 sertifikat tetapi hanya kurang lebih 3.000 sertifikat yang disanggupi oleh pemda dan/ atau BPN yang akan diterbitkan. Bukankah ironis namanya bila target yang diharapkan dari pemerintah pusat sangat jauh dari harapan yang semestinya, itupun menuai beban yang berat bagi masyarakat miskin..
Seharusnya pihak pemda Parepare dan BPN menyadari bahwa tidak semua semua urusan penerbitan sertifikat harus dibebankan pembayaran BPHTB, ataukah ada unsur kesengajaan pura pura tidak mengetahuinya.

Relistas yang ada, sungguh sulit dinafikan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat program PTSL /PRONA terbebas dari dugaan praktek korupsi. Maka kami harap presiden /pemerintah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI untuk turun tangan menyesaikan hal tersebut , demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah/miskin.

YLBH SUNAN sungguh sangat menyangkan janji janji politik menjelang pemilu ataukah pilkada. Rakyat begitu dieluk-elukkan untuk disejahterakan. Tapi kenyataannya aduhai. Contoh kongkretnya di Parepare saja, tentu timbul pertanyaan dimanakah yang lalu untuk memperjuangkan hak hak masyarakat . Masalah pembayaran BPHTB saja sehubungan program sertifikat PTSL/PRONA, masyarakat terkesan diabaikan begitu saja bahkan masyarakat merasa diperas haknya.

YLBH SUNAN siap mendampingi masyarakat untuk memperjuangkan hak haknya ataukah melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum. (*)

alterntif text
BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
alterntif text
Kolom Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler