Connect with us

Hukum & Kriminal

AJI Makassar Bereaksi Atas Insiden Taufan Pawe Keberatan Diliput Wartawan

Published

on

Suasana sidang yang sempat dipotret oleh awak media, Jumat malam 22/6. (foto: handover)

* AJI: Publik Berhak Tahu Proses Hukum Taufan Pawe

PAREPARE — Calon Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe mengajukan keberatan jika sidang hari ke-2 kasus dugaan penyalahgunaan Rastra di PN Parepare, diliput oleh sejumlah awak media. Dia meminta kepada hakim agar tidak diliput.

Sidang dengan agenda putusan sela di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Parepare, Jumat (22/6/2018) sekira pukul 21.45. Wartawan yang telah menunggu sejak sore hari, akhirnya kecewa karena tidak bisa merekam jalannya sidang.

“Kenapa baru ada wartawan yang datang, ini politis, ini momen Pilkada, boleh ambil gambar tapi jangan visual,”keluh dia didepan hakim.

Hakim Ketua lalu meminta toleransi kepada wartawan untuk memenuhi permintaan terdakwa. “Saya tidak melarang namun ada permintaan (dari Taufan Pawe, red) agar jangan
ambil gambar visual,” pinta dia.

Karena tidak ingin membuat gaduh, dua wartawan TV yang berada dalam ruang sidang akhirnya keluar dan memilih menunggu di luar.

Menanggapi insiden itu, Mustafa Layong Kadiv Advokasi AJI Makassar menjelaskan Pasal 4 UU Pers nomor 40 Tahun 1999, Dijamin kemerdekaan pers dan bebas dari penyensoran atau upaya lain yang menghalang-halangi. Pada Ayat (1) jelas disebutkan “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Dan Ayat (3) ditegaskan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,”

“Untuk kasus teman-teman di Parepare, kita rasa tidak ada pengecualian karena itu berkaitan dengan publik (kasus rastra dan pejabat publik, red). Publik berhak tahu proses hukum yang berjalan,”tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan asas praduga tidak bersalah. Dijelaskan juga dalam pasal 5 Ayat (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Hal yang sejatinya selalu dipenuhi oleh jurnalis di Kota Parepare.

“Dan jelas untuk oknum yang melakukan pelarangan dapat dijerat pidana berdasarkan UU Pers karena menghalangi kerja-kerja jurnalistik. Sesuai pasal 18 UU Pers,” tandasnya. (ris)

alterntif text
BAGIKAN:

Terpopuler