alterntif text
Opini

Opini; Surat Edaran KPU Nomor 574 Tahun 2018, Noda Pilkada Bermuara Ketidakadilan

Ilustrasi Pilkada (gambar: Tribunnews.com)

Penulis: Muhammad Nasir Dollo (Ketua YLBH Sunan Kota Parepare)

Surat Edaran KPU-RI No.574/PL.03.6.SD/06/KPU/VI/2018 Pada huruf (h) “Pelayanan pemilih dengan menggunakan KTP Elektronik/SUKET adalah wajib sepanjang dicatatkan dalam formulir A.Tb-KWK (Daftar Pemilih Tambahan) selanjutnya dicatatkan lagi kedalam C.7-KWK “. Surat Edaran KPU tersebut bukan saja dapat menodai pesta demokrasi rakyat pada pilkada serentak tahun 2018, tetapi menuai ketidak-adilan , bahkan dapat membuat CELAKA bagi paslon penentang petahana.

Surat Edaran KPU tersebut yang mewajibkan pihak KPPS memberikan pelayanan bagi pemegang SUKET untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara sekalipun pemilih yang bersangkutan tidak terdaftar namanya dalam DPT (sebagai pemilih tambahan) adalah menimbulkan spekulasi masyarakat bahwa DPT yang diterbitkan KPU sangat naif dipercaya sebagai data yang valid, cermat, teliti dan lengkap. Semestinya KPU menyadari bahwa SUKET itu dapat menjadi kesempatan bagi pihak tertentu untuk melakukan modus kecurangan yang klasik dalam pilkada serentak tahun 2018 ini.

Bila kita merujuk pada PKU NO.2 TAHUN 2017 Tentang Pemuktahiran Data pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sungguh naif rasa pengguna SUKET sebagai pemilih tambahan dalam satu kabupaten/kota jumlahnya fantastis hingga RIBUAN , bahkan ada daerah tertentu menerbitkan SUKET sebagai pemilih tambahan sampai Jumlahnya PULUHAN RIBU, terkecuali hal itu sebagai modus kecurangan dalam pilkada.

Pemuktahiran Data pemilih berdasarkan PKPU NO.2 TAHUN 2017 tersebut adalah bersumber dari :
1). Data pemilu/ pemilhan terakhir, ditambah

2). Daftar Penduduk Potentensial Pemilih dalam Pemilihan (DP4). dari pemerintah daerah Dinas Kependudukan Catatan Sipil. DP4 memuat : data penduduk yang genap berusia 17 TAHUN pada hari pemungutan suara, penduduk pindah domisili, perubahan status seperti TNI/POLRI menjadi masyarakat sipil, perkawinan dan lain- lain.

3). Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) adalah masyarakat RT/RW setempat adalah bertugas melakukan pencocokan dan penelitian dengan cara mendatangi langsung tempat pemilih .

4). Hasil verifikasi PPDP diteruskan ke PPS untuk di verikasi lebih lanjut yang melibatkan berbagai pihak . Selanjutnya diteruskan kepada PPK untuk diverifikasi kembali sebelum diserahkan kepada pihak KPU kabupaten/ kota. Verifikasi yang dilakukan juga melibatkan semua pihak termasuk Tim dari PASLON, bahkan sebelum KPU Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah berkoordinasi atau meminta klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Loading...

Sebelum KPU Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maka pihak KPU mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas ditempat umum seperti tempat ibadah, masjid gereja, atau yang mudah dijangkau masyarakat, bahkan diumumkan hingga ke tingkat RT/RW. Pengumuman ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak , termasuk pihak masyarakat yang belum terdaftar namanya dalam DPT.

Setelah terbitnya penetapan DPS oleh KPU, hal tersebut kembali umumkan secara terbuka kepada masyarakat luas guna mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan sebelum diterbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

Bila kita merujuk pada tata cara, proses, tahapan dan pihak pihak yang bertugas dalam Pemuktahiran Data pemilih atau penetapan DPT. Maka sungguh hal yang teramat mustahil bila masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar namanya dalam DPT, TERLEBIH lagi bila jumlahnya mencapai ribuan , hingga puluhan ribu dalam satu kabupaten/ kota, terkecuali hal itu sebagai modus kecurangan klasik.

Hal realistis yang sungguh ironis , umumnya daerah kabupaten/ kota yang melaksanakan pilkada serentak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat menerbitkan SUKET sebagai pemilih tambahan hingga RIBUAN jumlahnya. Tapi daerah kabupaten/ kota yang tidak melaksanakan pilkada serentak sepi dari penerbitan SUKET. Tentu timbul teka teki yang misteri ada apa dibalik penerbitan SUKET yang jumlahnya mencapai ribuan hingga puluhan ribu?.

Pengguna SUKET sebagai pemilih tambahan (model A.Tb-KWK) bukan saja menodai pesta demokrasi rakyat, tapi sungguh celakalah paslon penantang petahana yang bermuara pada ketidak-adilan yang nyata. Betapa tidak, penerbitan keputusan penetapan DPT melalui tata cara, proses, tahapan yang panjang, teliti, cermat dan lengkap serta melibatkan berbagai pihak dalam pendataan dan verifikasi sehingga tingkat akuratan datanya dapat dipertanggung jawabkan .sebagai dasar bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan SUKET dapat digunakan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada verifikasi faktual yang patut dipercaya, bahkan SUKET tersebut sifatnya spontanitas belaka untuk kepentingan pilkada. Berdasarkan salah satu media menyebutkan bahwa salah seorang pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pinrang “tidak menafikkan kemungkinan adanya pengguna SUKET sebagai pemilih ganda”. Artinya tingkat keakuratan data SUKET tidak di jamin atau SUKET itu sendiri belum tentu sesuai dengan database kependudukan nasional kementerian dalan negeri.

Hal tersebut tentunya pintu celaka bagi paslon penantang petahana, sebab paslon penentang petahana tidak memiliki pengaruh kekuasaan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan SUKET yang menguntungkan dirinya. Secara umum masyarakat menyadari bahwa pihak yang memilki pengaruh kekuasan yang besar dalam penerbitan SUKET yang dapat menguntungkan dirinya ( petahana/kepala daerah). Menurut hukum, hal yang sifatnya umum diketahui masyarakat, maka hal tersebut dinilai sebagai pembuktian yang nyata tanpa diperlukan adanya pembuktian.

Berlanjut… (*)

alterntif text
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Loading...
To Top