alterntif text
Opini

Opini; Gelitik Tanya Untuk Tim Transisi Gubernur Terpilih

Gubernur terpilih Sulawesi Selatan

Penulis:  Aswar Hasan

OPINI, TEGAS.ID — Pasangan Calon Gubernur terpilih Provinsi Sulsel Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebelum dilantik, keburu telah membentuk Tim Transisi yang langsung bekerja dengan menggelar rapat dengan Pejabat Gubernur Sulsel Dr.Soni Sumarsono. Bahkan, wakil Gubernur terpilih Andi Sudirman Sulaiman telah memimpin rapat yang dihadiri sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov.

Dari berita media diketahui bahwa TIM transisi sudah berkantor di Kantor Gubernur Sulsel. Sesungguhnya, secara legal normatif, negara RI tidak mengenal bentuk dan sistem transisi pemerintahan dalam masa penantian pergantian kepala pemerintahan.

Praktik Tim Transisi di mulai sejak Jokowi-JK terpilih menggantikan SBY-Boediono, kemudian di ikuti oleh Anies-Sandi sebelum dilantik dan resmi memerintah. Tetapi meski demikian, tugas dan fungsi Tim transisi lebih bersifat informal dan berfungsi konsultatif. Tidak bersifat formal karena tidak memiliki legalitas, sehingga keputusannya tidak bersifat direc instructif kepada segenap pejabat ASN.

Ketika Tim Transisi Anies Sandi disoal, Anies kemudian mengklarifikasi bahwa Tim transisi bentukannya lebih bertugas untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran tanpa bermaksud mengintervensi masa akhir tugas pemerintahan yang akan dia gantikan.
Dimasa pemerintahan SBY-Boediono pun, kehadiran Tim Transisi juga sempat dikritik oleh SBY dengan menilainya sebagai Manouver kurang etis. Tetapi meski pun demikian sepanjang maksudnya sebatas konsultatif untuk sinkronisasi keberlanjutan dan kemudahan untuk langsung melaksanakan program Pemerintahan baru yang terpilih itu baik-baik saja (bukan sah-sah saja, karena terbentur asas legalitas).

Praktik Tim Transisi dalam masa peralihan kepemimpinan lebih dikenal di dalam sistem pemerintahan Amerika sejak masa John F Kennedi dengan menerbitkan Undang-Undang Transisi Kepresidenan yang disahkan oleh Kongres Amerika. Meski pun pemberlakuannya tidak mulus karena akhirnya menghadapi beberapa kendala.
Sementara itu, praktik Tim Transisi di Indonesia, diselenggarakan tanpa dasar hukum yang kuat. Dengan demikian dapat saja disebut sebagai praktik ilegal dalam berpemerintahan. Namun, sebagai konvensi yang bertujuan baik, maka praktik Tim Transisi dapat maklumi, dengan catatan untuk kepentingan sinkronisasi dalam rangka percepatan dan ketepatan implementasi program Pemerintah baru yang terpilih, ketika nantinya bekerja diawal masa pemerintahannya.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan praktik Tim Transisi untuk Pemprov Sulsel bisa berimplikasi tidak sehat, terutama jika kemudian menimbulkan aroma antara kecemasan dan harapan bagi pejabat ASN di lingkup Pemprov dalam kaitan Promosi dan mutasi pejabat, sebagaimana yang lazim dilakukan di awal masa jabatan kepala daerah terpilih.

Loading...

Saat ini, pejabat Gubernur Sulsel Dr.Soni Sumarsono sedang akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi jabatan di lingkup Pemprov. Hajatan Pejabat Gubernur tersebut, langsung di ributkan oleh anggota Tim Transisi. Pertanyaannya, apa urusannya Tim Transisi dengan pergantian Pejabat di lingkup Pemprov oleh Pejabat Gubernur yang memang diberi hak untuk itu?

Sepanjang pergantian pejabat itu dilakukan sebatas kewenangan pejabat Gubernur dan dilakukakan secara transparan, akuntabel dan obyektif sesuai kebutuhan sistem pemerintahan di lingkup Pemprov, lantas mengapa harus di ributkan? Maka jangan heran jika kemudian ada yang bertanya, bahwa apakah karena sudah ada calon pejabat yang disiapkan oleh Tim Transisi karena berjasa membantu dalam pemenangan? Ataukah sudah ada catatan hitam bagi pejabat yang selama ini dianggap tidak mendukung sehingga dikuatirkan tidak tergeser alias tidak di reposisi? Ada berbagai tanda tanya yang bisa muncul, ketika Tim Transisi menyoal soal reposisi jabatan yang bukan menjadi kewenangannya.
Jawaban Pejabat Gubernur yang akan mengkonsultasikan ke Gubernur terpilih dalam proses lelang jabatan, yang menjadi kebutuhan organisasi Pemprov, sesungguhnya sudah cukup menunjukkan i’tikad baik tersebut.

Namun, ceritanya akan menjadi lain jika pejabat yang nantinya akan diangkat atau yang akan dilengserkan ditargetkan berdasarkan kepentingan suka dan tidak suka, pendukung atau bukan pendukung pada saat Pilgub, bukan berdasarkan kepentingan sistem dan kriteria standar kelayakan seorang pejabat yang mengacu pada hasil fit proper test yang independen dan profesional.
Jika pembentukan “kabinet” OPD harus berdasarkan kepentingan rezim bagi pejabat yang dianggap berjasa secara politik dan tidak bagi yang tidak mendukung, maka itu sudah merupakan kebijakan politik yang dimuati kepentingan politik golongan. Bukan membangun berdasarkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar berdasarkan prinsip demokrasi untuk kepentingan publik.

Tulisan ini hanya merupakan warning dalam bentuk pertanyaan mencari kepastian yang penuh harap bahwa kepemimpinan di organisasi Pemprov yang akan dinakhodai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan jauh lebih baik bagi kepentingan rakyat di Sulsel tanpa dimuati kepentingan kelompok atau golongan tertentu, khususnya bagi yang merasa telah berjasa dalam proses Pilgub yang telah berlalu. Kita berprasangka baik saja, bahwa Tim Transisi tidak akan terlalu jauh melakukan yang bukan kewenangannya. Wallahu A’lam Bishawwabe.
Nantikan tulisan saya berikutnya(*)

alterntif text
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Loading...
To Top