alterntif text
Hukum & Kriminal

Sulitkan Masyarakat, Kebijakan BPHTB Dispenda Parepare Rawan Korupsi

Ilustrasi sertifikat tanah (foto: industry.co.id)

PAREPARE — Kebijakan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Dispenda Pemkot Parepare, dinilai menyulitkan masyarakat. Sejumlah masalah dan kejanggalan dikeluhkan ribuan warga, utamanya yang mengurus Prona. Jumlahnya pun tidak sedikit, mencapai 3000-an bidang tanah.

Tokoh masyarakat Yusuf Lapanna dan M Nasir Dollo yang melakukan advokasi atas kasus ini memaparkan, masalah tersebut antara lain; sertifikat prona yang keluar terstempel ‘BPHTB Terhutang’. Sehingga sertifikat itu tidak bisa dijaminkan di bank, alias ditolak.

“Ini meleset dari salah satu tujuan utama prona, yang diinstruksikan presiden. Bahwa tanah yang sudah bersertifikat, bisa bernilai ekonomis yang dimanfaatkan masyarakat. Misalnya, bisa dijaminkan di bank,” jelasnya.

Loading...

baca juga: http://tegas.id/2018/06/25/opini-masyarakat-parepare-bukan-sapi-perah-pemerintah-kota/

Masalah lainnya, program Prona seharusnya gratis. Namun diterapkannya BPHTB pada tanah masyarakat, utamanya yang kurang mampu dinilai sangat memberatkan.

Dispenda juga memaksakan, menentukan NJOP tanah. Padahal, nilai tanah bisa saja lebih rendah dari harga pasar. “Ironisnya, ditemukan modus tawar menawar nilai BPHTB. Ini rawan korupsi. Padahal sejatinya peningkatan status tanah tidak dikenai BPHTB,” imbuh Nasir Dollo.

Semrawutnya kebijakan BPHTB tanah yang ikut prona ini, sangat menyulitkan masyarakat. Mereka mesti bolak-balik mengurus di Dispenda, BPN, serta lokasi tanahnya. Belum lagi, jika sertifikat itu justru hanya sebagai bukti hak milik. Dan tidak bisa dijaminkan dan diperjual belikan. (*)

alterntif text
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer

Loading...
To Top